November 23, 2017

Perkara Korupsi Diskanla Sumut Rp 8,7 Miliar, Kadiskanla Akui Pembayaran Dua Tahap Proyek Dari KPA

Tiga terdakwa korupsi di Diskanla Sumut diadili di Pengadilan Tipikor Medan. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara (Kadiskanla Sumut), Zonni Waldi mengakui, dirinya mendapat serah terima dan melakukan dua kali pembayaran dari terdakwa Matius Bangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas proyek pengadaan enam unit kapal Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Sumut Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 8,7 miliar.

Pernyataan ini terungkap atas kesaksian Zonni Waldi untuk terdakwa Matius Bangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Andika Ansori Adil Nasution selaku Ketua Panitia Lelang dan Sri Mauliaty selaku Direktur PT Prima Mandiri Satria Perkasa (selaku Rekanan).

“Saya terima jabatan jadi Kepala Dinas Diskanla proyek saat proyek sudah berjalan dan sudah pembayaran tahap pertama. Saya serah terima proyek tersebut pada September 2014 dan proyek berakhir hingga Desember 2014,” tutur Zonni Waldi, di ruang Cakra 7, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (17/10/2017).

Di sisi lain, Zonni Waldi juga mengakui dirinya ada melakukan pembayaran sebanyak dua kali secara bertahap. Dan pencairan ke 3 pada bulan Maret 2015 dan melewati batas tempo karena tidak adanya dana. “Ada dua termin yang sudah dibayarkan yakni senilai Rp 4,5 miliar,” sebutnya.

Baca Juga:  Dugaan Korupsi Diskanla Provsu, Polda Sumut Tetapkan 3 Tersangka

Disebutkan Zonni Waldi, dalam proyek itu berjangka waktu pengerjaan 160 hari mulai dari bulan Juli sampai Desember 2014, dan penyerahan pembelian ada 6 kapal dari dana DAK Rp 8,7 miliar. “Saya waktu itu hanya dua kali pembayaran yang diserahkan kepada saya dari terdakwa Matius Bangun selaku KPA,” paparnya.

Namun, saat pembayaran dilakukan hanya ada 4 kapal yang datang. Sementara 2 kapal lagi yang terlambat karena cuaca tidak mendukung. “Hanya ada 4 kapal yang datang pak, 2 kapal datang terlambat,” ungkapnya.

Sewaktu Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya “apakah saudara tahu kapal itu dimana sekarang”?. Dan mengapa kapal itu berada di Riau sementara anggaran dari Sumut?. Terkait pertanyaan itu, Kadiskanla Sumut Zonni Waldi terdiam dan mengaku tidak tahu menahu soal itu. “Saya tidak tahu pak hakim. Karena saya hanya serah terima,” ujarnya.

Baca Juga:  Dugaan Korupsi Kapal Tangkap Ikan 30 GT Senilai Rp 8 M, Keterlibatan Anggota DPRD Sumut 'Dibidik'

Mendengar jawaban tersebut, Majelis Hakim marah dengan menanyakan kenapa saudara tidak cari tahu?

“Tidak pak hakim,” jawab Zonni Waldi.

Selanjutnya, saat Jaksa Polim Siregar menanyakan apakah Zonni menandatangani Adendum (Perjanjian Pembayaran), dijawab Zonni, dirinya tidak ingat apakah ada menandatangani Adendum atau tidak.

Majelis Hakim kembali marah karena Zonni tidak mengakui ikut tandatangan dan meminta Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti bahwa Zonni ikut menandatangani Adendum itu, dan Zonni Waldi pun terdiam.

Jaksa menegaskan, proses pengadaan kapal selaku PA, Zonni Waldi yang tandatangani semua Adendum tersebut. Kembali Zonni membantah. “Saya tak terlibat. Karena proses pencairan dana hanya terdakwa KPA saja, saya tidak ikut,” ujarnya membantah.

Selain Zonni Waldi, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan lima orang saksi lain dari Diskanla Sumut, dan sidang ditunda pekan depan.

Sebelumnya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), ketiga terdakwa diduga melakukan bersama-sama tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan negara sebesar Rp 1.329.825.206. Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Jaksa Oktresia.

Baca Juga:  Negara Rugi Rp 3 Miliar, Tipikor Polda Periksa 3 Tersangka Korupsi Diskanla Provinsi Sumut

Kerugian negara berasal dari laporan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangun (BPKP) Sumut terhadap proyek yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih. Berdasarkan informasi, kasus dugaan korupsi pengadaan enam unit kapal ukuran 30 GT untuk nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dananya bersumber dari DAK dan APBD Sumut Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 12 miliar, disebut merugikan negara sebesar Rp 1.329.825.206. (kn-m07)

Related posts