December 15, 2017

Pemerintah Harus Prioritaskan Provinsi Perbatasan, Ada 1399 Pulau Kosong

KarakterNews.com – JAKARTA – Provinsi perbatasan harus menjadi perhatian khusus Pemerintah, seperti Tanjung Pinang dimana sebenarnya Indonesia bisa lebih maju dari Singapura dan Malaysia.

“Kita selalu kalah cepat. Contohnya, sewaktu Bandara Singapura over load, Kepri atau khususnya Tanjungpinang, awalnya akan dijadikan sebagai Home Base Garuda, dan akan dibangun Bandara Internasional, tapi faktanya kita kalah cepat dimana Singapura malah membuat terminal tambahan,” kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, dalam diskusi, Jumat (17/11/2017) malam bersama Muspida Provinsi Riau di Tanjung Pinang.

Dikatakan Mahyudin, bahwa Kepri juga sangat rawan dan ada potensi-potensi kejahatan di sektor ekonomi. Sebab, pulau ini dijadikan pintu masuk barang-barang ilegal seperti beras Vietnam, sebagai jalur-jalur tikus juga dimanfaatkan bandar narkoba dari Malaysia.

Karena itu, negara harus hadir, sebab kawasan Kepri ini juga rawan perompak. “Ini yang harus kita kaji, kita cermati daerah-daerah di perbatasan. Kita berharap pemerintah cepat membuat solusinya,” pinta Mahyudin.

Bukan hanya itu saja, soal budaya juga bisa menjadi masalah. Bahkan disini dulu saya pernah punya pengalaman, saat beli bola golf malah transaksinya pakai dolar Singapura, ini kan nggak bener, harusnya mereka yang nukar dolarnya ke rupiah. Kalau diterapkan sistem dolar disini kan rasa nasionalisme kita terkikis,” papar Wakil Ketua MPR ini.

“Jadi sekali lagi, dari faktor ekonomi kita terpengaruh dengan Singapura. Pemerintah harus prioritaskan perbatasan. Tidak hanya Kepri, tapi juga Kalimantan. Bahkan di Nunukan itu warga pakai gas LPG buatan Malaysia bukan dari pertamina. Dan petani sawit disana tidak punya pabrik, yang akhirnya dijual ke Malaysia, akhirnya kita kehilangan devisa,” ungkapnya.

Untuk itu, MPR /DPR dan DPD terus mendesak pemerintahan Presiden Jokowi dan JK untuk segera memikirkan dan memprioritaskan soal pulau-pulau perbatasan, pungkas Mahyudin.

Sedangkan Agus Sulistiono (Muspida Kepri) mengatakan negara wajib hadir atasi kerawanan dan kejahatan di setiap pulau perbatasan. “Pulau-pulau yang berada di daerah perbatasan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi ancaman keutuhan wilayah tak hanya bagi Provinsi Kepri tapi juga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dimana lokasi pulau yang terpencil dan jauh dari jangkauan, menyebabkan pulau-pulau perbatasan luput dari perhatian sehingga menyimpan potensi ancaman yang besar dalam konteks keutuhan wilayah. Wilayah Provinsi Kepri yang terdiri dari tujuh kabupaten/kota yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau, seluruhnya merupakan wilayah yang memiliki daerah pesisir dan terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil.

Dari sebanyak 1.795 pulau yang ada, hanya berpenghuni sebanyak 396 pulau (22 persen) dan 1.399 pulau (78 persen) merupakan pulau kosong yang tidak berpenghuni. Dari jumlah pulau itu, terdapat 19 pulau yang merupakan pulau terdepan atau pulau berbatasan dengan Negara tetangga. Belasan pulau itu tersebar di lima kabupaten/kota di Kepri yakni di Kabupaten Natuna sebanyak tujuh pulau, Kabupaten Kepulauan Anambas lima pulau, Kota Batam empat pulau, Kabupaten Karimun dua pulau dan Kabupaten Bintan satu pulau.

Posisi pulau yang berbatasan dengan negara luar memiliki arti yang sangat penting bila dilihat dari aspek geopolitik, ekonomi, pertahanan keamanan, sosial dan budaya.”Letak strategis dan segenap potensi sumberdaya yang terkandung di pulau-pulau perbatasan jika dikelola dengan tepat dan bijaksana mampu memberikan manfaat yang besar dalam mendukung pembangunan.

Dari 19 pulau perbatasan itu tidak semuanya berpenghuni dan tidak semuanya berkontur sebagai tanah pulau malah ada yang berbentuk pulau karang seperti Pulau Batu Berantai di Batam, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Tokong Berlayar, Pulau Tokong Nanas di Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Kabupaten Natuna ada, Pulau Kepala dan Pulau Tokong Boro, tutur Agus Sulistiono.

Sementara itu, Sekjen MPR RI Maruf Cahyono menyatakan, di perbatasan perlu pembangunan ekonomi dan ketahanan Ideologi karena kota ini memiliki sumber daya alam yang layak dipublikasikan ke seluruh Indonesia. “Dengan mengenalkan sumber daya alam di wilayah perbatasan akan memunculkan rasa bangga kepada Indonesia. “Tak hanya aspek ekonomi yang menyangkut kebutuhan masyarakat, tapi juga aspek pembangunan ideologi,” ujarnya.

Sebagai daerah dengan posisi terdepan, daerah perbatasan diakui memiliki kerawanan dengan pengaruh ideologi asing. Karena itu, masyarakat perbatasan perlu diberikan ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi penting, ini sebagai modal masyarakat perbatasan untuk bersaing dengan negara-negara tetangga. (kn-j09)

Related posts