Pemerintah Harus Cari Jalan Keluar Polemik Freeport

KarakterNews.com – JAKARTA – Pemerintah harus mencari jalan keluar polemik Freeport dan PP Nomor 1 Tahun 2017, yang dihadapi saat ini, dimana yang semestinya UU Minerba itu direvisi dulu agar tidak terjadi polemik.

“Sebagai solusi awal pemerintah bisa mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), persoalannya pemerintah tidak bisa melaksanakan UU Minerba itu sendiri, sehingga mengeluarkan PP No.1 tahun 2012,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian dalam forum legislasi “Implementasi UU Minerba, Untuk Masa Depan Bangsa dan Negara” bersama Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati, Selasa (14/3/2017) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Karena itu, kata Ramson Siagian, UU tersebut harus direvisi dan jalan keluar yang paling cepat adalah mengeluarkan Perppu. “Sekarang ini, bagaimana solusinya agar tidak terjadi polemik terus-menerus. “Jadi, tidak hanya retorika, tapi harus secepatnya ada solusi demi kepentingan negara, rakyat dan investor sendiri, agar saling menguntungkan dan investasi terus meningkat,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, kalau kita ingin dunia usaha konsisten maka pemerintah juga harus konsisten. Selama ini, pemerintah konsisten tidak? Seperti pada Pasal 103 dan 170 ada waktu di tahun 2014 tapi tidak dilaksanakan. “PP nya pun sama Nomor1 tahun 2012 dan PP No.1 tahun 2017 plus IUPK. Sejak itu tidak membangun smelter. Artinya UU itu tidak dijalankan. Sama halnya dengan sosialiasi tax amnesty dengan ancaman-ancaman. Jangankan diancam, pajak dengan insentif saja tak jalan maksimal,” ujarnya.

Untuk smelter ini, jika belum dibangun harus ada solusi. Sebab, sayang kalau potensi ekonominya tinggi dan tidak diekspor, akibat tidak ada pengolahan di Indonesia maka kita akan rugi juga. “Yang penting pemurnian tambang freeport itu memberi nilai ekonomi. Tidak harus menunggu dibangunnya smelter. Padahal, pemerintah kalau punya komitmen baik bisa membangun sendiri sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Sehingga pemerintah bisa memantau jumlah produksi dan kekayaan freeport selama ini. Kalau selama ini kan tidak tahu berapa kekayaan freeport yang diproduksi.

Karena itu, pemerintah harus mempunyai komitmen sesuai dengan amanat UU Minerba. “Kalau berhasil mengolah tambang emas Freeport, maka akan menjadi basis industri. Diakuinya, jika UU itu tak ada yang salah hanya lopholl, banyak esensi yang diharapkan hanya satu pengelohan penjernihan agar berdampak manfaat secara ekonomi, sosial, dan politik.

“Smelter ini harus dimasukkan sebagai infrastruktur untuk kepentingan jangka panjang guna penerimaan negara. Kalau punya nilai ekonomi, pemerintah tak mungkin rugi, makanya dibutuhkan regulasi atau payung hukum,” kata Enny Srihartati. (kn-j09)

Related posts