September 24, 2018

Partisipasi Politik dan Elemen Organisasi Sosial Dalam Masyarakat

Heru Septa Rivandani, S.Pd.    (ist)

KarakterNews.com – Manusia hidup dengan membangun peradaban dunia, agar mampu mempertahankan kehidupannya di muka Bumi ini. Cara mempertahankan manusia tersebut berbeda-beda tergantung tingkat pemahaman dan kapasitas pengetahuannya mengenai apa yang ia lihat dengar dan rasa secara empiris.

Manusia dalam pandangan filosofis, manusia sebagai Homo Laquen manusia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan bahasa, menjelmakan pikiran dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun sehingaa ia juga sebagai Homo Rational makhluk yang berfikir, mampu mmaksimalkan pikirannya untuk mewujudkan tindakan-tindakannya dalam kesadaran yang tersusun rapi. Hal tersebut adalah merupakan bagian dari “cara”/ taktik dan strategi untuk melanggengkan kehidupan peradaban di dunia.

Hal tersebut secara tidak langsung melahirkan kesadaran manusia akan kebutuhannya terhadap politik untuk kehidupan dan peradaban yang sedang ia bangun sehingga lambat laun, politik yang semula adalah sebuah paradigma common sense menjadi sebuah disiplin yang sangat urgen untuk diketahui dan dimiliki oleh seseorang.

Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukakannya tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan Post Behavioral (pasca tingkah laku).

Dalam partisipasi politik, elemen-elemen sosial mempunyai peran strategis dan substansial dalam memainkan peranannya sebagai kontrol sosial dan moral bangsa. Sehingga politik dalam perjalanannya menjadi sebuah keniscayaan pengalaman yang baik dan etis jika partisipasi politik yang diperankan oleh elemen-elemen sosial tersebut efektif dan efesien.

Urgensi Partisipasi elemen Organisasi Sosial dan Politik Dalam Demokrasi
Untuk membahas lebih jauh tentang pentingnya partisipasi politik elemen-elemen organisai sosial di dalam masyarakat, terlebih dahulu membahas defenisi politik secara komprehensif. Politik adalah seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
1.Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
2.Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara
3.Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
4.Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Politik merupakan usaha, cara strategi yang dilakukan untuk meraih memiliki bahkan mengambil serta mempertahankan kekuasaan yang dilakukan seseorang dalam sebuah komunitas, individu maupun kelompok masyarakat. Kekuasaan itu bertujuan meraih kebaikan bersama.
Secara etimologi Partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu pars yang berari bagian dan capere yang berarti mengambil. Bila digabungkan maka dapat kita artikan “mengambil”. Dalam bahasa inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi partisipasi politik dapat kita artikan dengan mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Soeharno: 2004; 102).

Dalam perkembangan selanjutnya, partisipasi politik menjadi disiplin ilmu tersendiri yang membahas tentang tingkat partisipasi, bentuk, fungsi dan subjek partisipasi itu sendiri. Sehingga objek kajian mengenai partisipasi politik ini menjadi luas.

Partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi.Partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memlih pemimpin-pemimpin mereka dan memengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan akan tanggung jawab dan kesadaran mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu Negara. Sementara itu, Syarbaini mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin Negara, atau upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Dusseldorp (1981) mengartikan partisipasi sebagai kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal. Devinisi lebih rinci dikemukakan oleh Cohen Uphoff (1979), partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program.

Sementara itu Davis (1977), memberikan definisi partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong dirinya untuk memberi sumbangan bagi tercapainya tujuan dan membagi tanggung jawab diantara mereka(dalam Basrowi, Sudikin dan Suko Susilo, 2012: 65). Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (dalam Soeharno: 2004; 103) adalah kegiatan politik warga negara preman ( private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Dari beberapa pengertian partisispasi di atas dapat dipahami bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan subjek terhadap politik dalam bentuk mental, emosional, tindakan (meliputi mekanisme poitik, pembuatan keputusan, pelaksanaan program dan sebagainya) hingga tujuan kebaikan bersama dapat tercapai. Kegiatan politik tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik.

Partisipasi tersebut juga dimaksudkan mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak, berhasil atau gagal. Miriam budiardjo memberikan batasan yang lebih luas mengenai partisipasi politik (dalam Soeharno: 2004; 104), ia memandang bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kegiatan politik, misalnya dalam pemilihan pemimpin negara, mempengaruhi kebijaksanaan negara dan berbagai kegiatan lainnya.

Sedangkan Budiarjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (public policy).

Bentuk partisipasi politik yang lain adalah tindakan-tindakan yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, terlepas apakah itu legal atau tidak. Protes-protes, demonstrasi, kekerasan bahkan bentuk kekerasan pemberontakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dapat disebut sebagai partisipasi politik (Sudjiono Sastroatmodjo,1995: 67-79).

Uraian di atas menjelaskan berbagai bentuk partisipasi politik yang dilakukan orang perseorang ataupun sekelompok orang dalam masyarakat. Secara taktis, dapat dibedakan jenis-jenis perilaku yang berkaitan dengan partisipasi politik sebagai berikut:

Kegiatan pemilihan mencakup suara, juga menyangkut sumbangan-sumbangan untuk kampanye, aktif melakukan kegiatan dan bekerja dalam pemilihan baik sebagai penyelenggara, pengawas maupun kontestan pemilih, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya.

Lobbying meliputi upaya , strategi dan pendekatan perorangan atau kelompok untuk menjalin komunikasi dengan pejabat-pejabat pemerinah dan pemimpin-pemimpin politik dengan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan mereka tentang berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam sebuah organisasi.yang tujuan utama dan eksplisinya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dapat juga dalam bentuk kritik terhadap kebijakan public, pengambil wewenang dan keputusan yang dievaluasi oleh elemen organisasi tersebut.
Membangun dan mencari koneksi, kepada para pejabat pemerintahan merupakan tindakan perorangan dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu atau segelintir orang ( Samuel P. Huntington dan Joan Nelson: 1994; 16-17).

Penjelasan di atas meliputi bentuk partisipasi politik secara taktis yang dilakukan masyarakat baik itu bentuk positif maupun negatif yang meliputi tindakan loby politik yang dilakukan perorangan namun bertujuan untuk kepentingan pribadi.

Selain bentuk partisipasi politik di atas, perlu membahas tentang sifat dan tindakan yang berlawanan terhadap partisipasi politik tersebut. Sifat yang berseberangan dengan partisipasi politik itu meliputi sikap Apatis. Dalam bentuk tidak punya perhatian terhadap situasi politik khususnya. Dari sudut pandang sosiologis, dapat diterapkan pada masyarakat secara umum atau hanya pada aspek-aspek tertentu dari masyarakat. Karena itu, sejauh mengenai partisipasi politik, sifat yang paling penting dari seorang yang apatis adalah kepasifanya atau tidak adanya kegiatan politik.

Baca Juga:  Kata Walikota Medan : Aspek Pembangunan Kota Butuh Partisipasi Masyarakat

Morris Rosenberg menyebutkan tiga alasan pokok untuk menerapkan apati politik. Pertama, konsekuensi yang di tanggung dari aktivitas politik. Diambil dalam beberapa bentuk: individu dapat merasa bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek hidupnya. Kedua, individu menganggap aktivitas politik sebagai sesuatu yang tidak penting.

Ketiga, “memacu diri untuk bertindak” atau perangsang politik adalah faktor penting untuk mendorong aktivitas politik, dengan tidak adanya perangsang sedemikian itu dapat menambahkan perasaan apati( dalam Michael Rush dan Philip Althoff, 2008: 144-146).

Fungsi Partisipasi Politik dan Elemen Organisasi Sosial dalam Masyarakat
Menurut Robert Lane ( dalam Rush dan Altohof dalm Suharno, 2004: 107) partisipasi politik memiliki empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu;

Fungsi pertama sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.

Fungsi kedua sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisispasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik.Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.

Fungsi ketiga sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karier bagi pejabatnya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisispasinya dalam politik. Terlebih lagi bagi seseorang yang terjun dalam bidang politik, seringkali politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.

Fungsi keempat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Menurut Arbit Sanit ( Dalam Sastroatmojo, 1995: 84-87) memandang ada tiga fungsi partisipasi politik yaitu;
Pertama memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya. Partisipasi politik ini sering terwujud dalam bentuk pengiriman wakil-wakil atau utusan pendukung ke pusat pemerintahan, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik yang telah dibina dan dilembagakan oleh penguasa tersebut.

Kedua partisipasi yang dimaksudkan sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.Langkah itu dilakukan dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki atau mengubah kelemahan tersebut.Partisipasi ini dapat terlihat dalam bentuk membuat petisi, reolusi, aksi pemogokan, demonstrasi, dan aksi protes.

Ketiga partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik.Untuk mencapai tujuan seperti itu seringkali dilakukan pemogokan, pembangkangan politik, huru-hara dan kudeta bersenjata.

Fungsi-fungsi tersebut merupakan bentuk dari respon masyarakat atau perorangan terhadap kebijakan pemerintah yang pada hakikatnya untuk mencapai tujuan bersama walupun pada praktiknya partisipasi tersebut kerap kali bisa menjadi kepentingan politik pribadi orang-orang tertentu saja.

Apabila dilihat dari sudut pandang partisipasi politik sebagai suatu kegiatan maka menurut Sastroatmojo (dalam Soeharno: 2004; 104) dapat dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah.Sedangkan artisipasi pasif mencakup kegiatan mentaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Ditinjau dari sudut pandang kadar dan jenis aktivitasnya maka menurut Milbart dan Goel (dalam Soeharno: 2004; 104) membagi partisipasi politik dalam beberapa kategori yaitu ;
Apatis (masa bodoh) yaitunorang yang menarik diri dari aktivitas politik.Spektator yaitu orang-orang yang paling tidak, pernah itkut dalam pemilihan umum.Gladiator yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.Pengeritik yaitu orang-orang yang berpartisipsi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Partisipasi politik apabila dipandang dari segi stratifikasi sosial maka menurut Goel dan Oslan (dalam Suharno: 2004;105-106) terbagi atas beberapa hal yakni;
1.Pemimpin politik
2.Aktivitas politik
3.Komunikator, yaitu orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi politik kepada orang lain
4.Warga negara marginal yaitu orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik
5.Orang-orang yang terisolasi, yaitu orang-orang yang jarang melakukan kontak dengan system politik
Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individu dan kolektif.

Individu adalah perorangan, sedangkan kolektif adalah kegiatan warga negara secara serentak untuk memengaruhi penguasa. Partisipasi politik kolektif dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif yang konvensional seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional (agresif), seperti pemogokan yang tidak sah, menguasai bangunan umum, dan huru-hara.

Selanjutnya, partisipasi politik kolektif secara agresif dibedakan menjadi dua, yaitu aksi yang kuat dan aksi yang lemah.Aksi yang kuat dan lemah tidak menunjukkan sifat yang baik dan yang buruk. Dalam hal ini, kegiatan politik dapat dikategorikan kuat apabila memenuhi tiga kondisi berikut: bersifat antirezim, dalam arti melanggar peraturan, mampu mengganggu fungsi pemerintahan, dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh nonelit(dalam Basrowi, Sudikin dan Suko Susilo, 2012: 72).

Aksi protes yang dibenarkan oleh hukum tidak termasuk ke dalam kategori partisipasi politik agresif, seperti pemboikotan dan pemogokan buruh biasa tanpa tujuan-tujuan politik.Apabila partisipasi politik yang agresif tidak mengandung kekerasan, kegiatan ini di sebut pembangkangan warga Negara (civil disobedience), seperti penolakan wajib militer.Sebaliknya, apabila kegiatan itu mengandung kekerasan disebut kekerasan politik (politik violence), seperti pembunuhan politik.

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga Negara, akan tetapi dalam kenyataan, presentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu Negara kenegara yang lain. Dengan kata lain, tidak semua warga Negara ikut serta dalam proses politik(dalam Basrowi, Sudikin dan Suko Susilo, 2012: 72).

Dilihat dari latar belakang yang memotivasi timbulnya partisipasi politik maka menurut halington dan nelson( dalam suharno: 2004; 107) terbagi menjadi dua yaitu;
1.Partisipasi otonom, yaitu partisipasi politik yang didorong oleh keinginan pelakunya sendiri untuk melakukan tindakan tersebut.
2.Partisipasi mobilisasi, yaitu partisipasi yang digerakkan atau diinginkan oleh orang lain, bukan karena kesadaran atau keinginan pelakunya sendiri.

Cohen dan Uphoff(dalam Basrowi, Sudikin dan Suko Susilo, 2012: 66-67) membedakan empat jenis partisipasi, yaitu:
1.Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif tujuan dari suatu rencana pembanguan. Namun demikian dalam praktik bisa lebih luas daripada sekedar itu. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan.

Baca Juga:  Kata Walikota Medan : Aspek Pembangunan Kota Butuh Partisipasi Masyarakat

2.Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan.Dalam tahap pelakanaan program, dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

3.Partisipasi dalam mengambil manfaatan
Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa basar presentase keberhasilan suatu program yang dilaksanakan itu, apakah sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4.Partisipasi dalam evaluasi
Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Uraian di atas menjelaskan fungsi, manfaat dari partisipasi politik.Organisasi merupakan wadah pengembangan kreatifitas seseorang sehingga ia mampu mengetahui potensi yang dimilikinya dan memaksimalkan potensi tersebut dalam ruang yang lebih luas lagi. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat.

Menurut Schermon, Hunt, dan Osborn (2004) mendefinisikan organisasi sebagai kumpulan orang yang bekerja sama dengan cara mendistribusikan pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu. James D. Mooney (1974) mengutarakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerja sama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ralp Currier Davis (1951) berpendapat bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja kearah tujuan bersama dibawah satu kepemimpinan.

Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa organisasi merupakan alat atau kumpulan dalam sebuah wadah yang di dalamnya terdapat orang-orang yang bekerja sama dalam satu komando kepemimpinan untuk mencapai satu tujuan.
Organisasi memiliki manfaat yang secara tidak langsung didapatkan oleh pelaku yang sedang berproses dalam organisasi itu sendiri.

Manfaat itu dapat dirasakan melalui proses yang sedemikian panjang hingga sikap komitmen sangat diperlukan jika ingin merasakan dampak tersebut. Manfaat tersebut tidak akan didapatkan dengan proses yang instan sehingga perlu kiranya memahami secara komprehensif ciri-ciri karakteristik organisasi yang baik.

Secara umum, Ada lima karakteristik organisasi yang dipandang baik. Yaitu: Pertama, organisasi tersebut memiliki anggota dengan identitas dan kuantitas yang jelas dalam bentuk KTA (Kartu Anggota). Dalam organisasi yang baik tidak mengenal adanya “Rombongan Liar”, Organisasi Tanpa Anggota.

Kedua, memiliki skretariat yang jelas, memiliki AD ART, sehingga segala aktivitas para anggita organisasi tersebut harus berdasarkan AD ART yang telah dirumuskan.Hal tersebut merupakan point penting sehingga dapat menjadi argument yang kuat ketika para anggotanya melakukan aktifitas organisasi.

Ketiga, adanya manajerial organisasi yang jelas, Job Descriptions yang rapid an terukur, memiliki tujuan yang jelas. Elemen-elemen di dalam organisasi tersebut berjalan secara konvergen sehingga tidak mengenal, one man one show, Single fighter dan sebagainya.

Keempat, dalam komponen dan struktur organisasi yang baik, segala aktifitasnya hendaknya mengacu kepada SOP secara umum. Alur kerja aktifitas dalam organisasi tersebut harus tersistematis-setidaknya menerapkan POACE (Planning, Organizing, Action, Controling, Evaluating) kinerja aktifitasnya harus terencana/ Planning dangan baik, lalu kemudian diatur dilakukan pengorgansisasian/ Organizing sehingga dilaksanakan/ Action berdasarkan perencanaan dan penyusunan tadi, kemudian pelaksanaan tersebut dikontrol dengan baik/ controlling, hingga pada akhirnya dilakukan evaluasi kinerja aktifitas organisasi/ Evaluating. Untuk melakukan hal tersebut harus melalui proses diskusi, musyawarah dalam bentuk rapat anggota. Serta memiliki system adminitrasi yang jelas.

Kelima, hal yang terpenting adalah sebuah organisasi yang baik harus memiliki kontribusi yang positif bagi masyarakat, baik itu berupa moral, material serta spiritual.Alur aktifitas dalam organisasi tersebut harus berorientasi kepada kebutuhan para anggota organisasi itu sendiri juga kepada lingkungan masyarakat sekitarnya.

Kelima hal yang telah diuraikan di atas merupakan point penting yang menjadi catatan bagi masyarakat yang ingin memasuki organisasi-organisasi yang ada di tengah masyarakat. Dalam konteks politik dan demokrasi bangsa, kontribusi organisasi dalam masyarakat untuk hal tersebut sangat dibutuhkan dan dalam faktanya, peran partisipasi politik tersebut telah banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi yang ada di tengah masyarakat.

Sebagai contoh misalnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang merupakan induk dari segala organisasi baik dalam bentuk OKP (Organisasi Kepemudaan), OKI, ORMAS (Organisasi Massa) dan sebagainya melakukan kerjasama dengan Penyelenggara KPU dalam kegiatan Sosialisasi PILKADA Langkat yang dilakukan beberapa bulan yang lalu. Kegiatan Diskusi Ringan tentang Politik dan Demokrasi yang dilakukan GP Ansor Kabupaten Langkat yang merupakan bagian dari OKI yang telah dilakukan pada bulan Ramadhan yang lalu merupakan bagian dari contoh partisipasi politik yang dilakukan oleh organisasi sosial yang ada di masyarakat.

Belum partisipasi secara Personal anggota-anggota organisasi yang terlibat di Penyelenggara misalnya seperti KPU, PPK, PANWASLU, Partai Politik dan sebagainya. Hal tersebut juga merupakan bukti bahwa kontribusi dalam bentuk pertisipasi dalam politik oleh elemen organisasi dapat diperhitungkan.

Bentuk lain dari jenis organisasi yang mempunyai peran terhadap politik adalah partai politik.Partai politik dapat dikatakan sebagai sarana partisipasi politik dapat dikatakan sebagai sarana partisipasi politik yang terpenting. Sebab partai politik terlibat langsung dalam proses konversi (pengolahan) kebijakasanaan politik dan dalam menentukan seleksi terhadap pejabat-pejabat politik lewat pemilu. Sehingga upaya mempengaruhi kebijaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh warga negara, diharapkan akan lebih efektif dibandingkan sarana partisipasi politik yang lain (Drs. Cholisin, M.Si : 2013; 59-60).

Faktanya, sebahagian aktivis partai juga merupakan aktivis dari beberapa organisasi, sehingga jika ditarik benang merah dalam jalur politik terdapat pengaruh yang cukup signifikan- fakta ini yang kemudian menjadi implikasi praktis terhadap karya tulis ini- kontribusi kader-kader organisasi terhadap parpol-parpol yang ada di bangsa Indonesia. Jika dirasionalisasikan, kader suatu organisasi yang baik, ia telah terbiasa melakukan kinerja sosial dalam membangun hubungan, dari berbagai aspek, sosal-ekonomi politik dan sebagainya, sehingga ketika ia memasuki Partai Politik hubungan yang telah dibungannya ketika berproses dalam organisasi dapat dimaksimalisasi kembali namun dalam bentuk yang lebih kongkrit, komprehensif dan terukur. Hubungan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan partisipasi politik adalah sebagai berikut;

Pertama : didalam suatu masyarakat, tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi dengan status sosioekonomi. Mereka yang berpendidikan tinggi, berpenghasilan lebih besar dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif daripada mereka yang miskin.

Kedua : pembangunan ekonomi dan sosial melibatkan ketegangan dan tekanan antar kelompok sosial; kelompok-kelompok yang baru bermunculan; kelompok-kelompok yang sudah mapan mulai terancam; dan kelompok-kelompok yang lebih rendah menggunakan kesempatan untuk memperbaiki nasib mereka.

Ketiga : perekonomian yang semakin kompleks menyebabkan bertambah banyaknya organisasi dan perkumpulan serta meningkatnya jumlah orang yang terlibat dalam kelompok-kelompok itu.
Keempat ; pembangunan ekonomi untuk sebagai memerlukan dan sebagian lagi menghasilkan perluasan penting dari fungsi-fungsi pemerintah.

Kelima : modernisasi sosioekonomi biasanya berlangsung dalam bentuk pembangunan nasional. Negara-negara merupakan wahana bagi modernisasi. Oleh karena itu, maka bagi perorangan, hubungannya dengan negara menjadi sangat penting, dan identitasnya sebagai bagian dari Negara cenderung mengabaikan loyalitas lainnya( Samuel P. Huntington dan Joan Nelson: 1994; 60-61).

Baca Juga:  Kata Walikota Medan : Aspek Pembangunan Kota Butuh Partisipasi Masyarakat

Sistem demokrasi liberal membuka kemungkinan yang sangat besar dan bebas bagi terjadinya persaingan bebas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik.Seringkali keputusan-keputusan yang telah ditetapkan secara spontan ditolak atau disetujui oleh masyarakat.Masa merupakan elemen yang reaktif terhadap setiap perubahan keadaan sosial – politik yang terjadi.Di samping itu adanya kebebasan berpolitik yang luas dan terbuka memungkinkan munculnya banyak partai politik yang menyuarakan kepentingan – kepentingan kelompok masyarakat dan tidak menutup kemungkinan menyuarakan kepentingan pribadi.

Sistem multi partai yang ada di satu sisi menampilkan dinamika politik masyarakat, di sisi lain karena relatif belum dewasanya kesadaran politik rakyat dan sistem politik menyebabkan instabilitas politik. Selain itu di sadari pula bahwa masa itu distribusi kekuasaan dan sumber-sumber daya politik secara relatif ada di kalangan rakyat denagn pemusatan kekuasan yang relatif kecil dan kekuasaan ekonimi yang tidak terpusat pada satu atau dua orang saja.Dengan kondisi itu selain tidak terpusat pada perimbangan kekuatan politik, juga tidak adanya satu sektor kekuatan politik yang disebabkan oleh sekelompok orang yang memiliki akses-akses ekonomi sehingga sangat menentukan keputusan-keputusan politik.

Sementara itu, pada masa demokrasi terpimpin faktor-faktor yang ada sebelumnya hampir tidak dapat diketemukan.Kenyataan itu tampak sekali dalam praktek-praktek politiknya.Sulit sekali menemukan iklim persaingan politik, kebebasan, dan keterbukaaan politik dalam masa itu.Hal tersebut di pengaruhi oleh adanya kepemipinan yang bermaksud mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bagi seluruh rakyat.

Partisipasi politik dalam pembangunan secara keseluruhan memiliki arti penting. Pertama sebagai satu tujuan utama kaum elit politik dan kekuatan-kekuatan sosial dari perorangan yang terlibat di dalam proses itu. Kedua, sebagi sarana kaum elit, kelompok-kelompok, dan perorangan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang mereka nilai tinggi. Ketiga, sebagi hasil sampingan atau konsekuensi tercapainya tujua-tujuan lain bak oleh masyarakat secara keseluruhan ,oleh kaum elit, kelompok-kelompok dan peseorangan dalam masyarakat.

Artinya partisipasi politik tetap diberi batasan, kerangka, dan arah untuk tetap menjamin keapanan kekuasaan dan stabilitas nasional.Pembahasn dilakukan misal dengan melakuakan pengawasan-pengawasan administrasi yyyang ketat dan tindakan-tindakan otokratif. Pengawasan terhadap media massa dan komunikasi untuk senantisa bergerak secara vertkal melaui jalan-jalan yang telah ditentukan. Disisi lain komunikasi horisontal dibatasi agar tidak berkembang menjadi pendapat umum dalam masyarakat.

Partisispasi politik dalam pembangunan itu sendiri jarang ditetapkan sabagai tujuan, melainkan dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan lian. Selain itu patisipasi politik itu juga merupakan efek samping yang berjalan seiringan denagn tujuan pembangunan yang lain.

Berkaitan dengan pembangunan sosial ekonomi dengan partisipasi politik menyelaraskan koulsi antara keduanya.Pertama, bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat cenderung berlainan dengan dasar status ekonomi. Umumnya mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, cenderung lebih berpartisipasi dari pada yang miskin dan tak berpendidikan ,dan memiliki kualitas pekerjaan yang rendah.

Logikanya ialah bahwa pembangunan akan menghasilkan banyak orang yang berpendidikan, berpenghasilan relatif tinggi, dan status pekerjaan yang tinggi sehingga partisipasi politik masyarakat cenderung maningkat.Kedua ialah bahwa pembangunan ekonomi dan sosial secara tidak langsung telah meningkatkan keteganggan dan tekanan antara kelompok. Karena banyak kelompok yang memasuki arena politik.Ketiga ialah berkembangnya ekonomi yang semakin kompleks menyebabkan banyaknya organisasi dan perkumpulan sehingga melibatkan banyak orang dan kelompok. Keempat, ialah pembangunan ekonomi di samping sebagai memerlukan perluasan-perluasan penting dari fungsi-fungsi pemerintah, sebagaian yang lain bahkan menghasilkan.

Dalam masyarakat maju perekonomiannya memerlukan lebih banyak promosi dengan retribusi dengan pemerintah, berbeda dan yang terjadi pada masyarakat agraris.Artinya merea melihat aliensi di dalamnya.Kelima, ialah modernisasi ekonomi yang biasanya berlangsung bentuk pembangunan nasional. Seringkali orang perorang memiliki loyalitas terhadap negara cenderung mengabaikan loyalitas lain. Ratinya kebudayaan dan pandangan politik negara mengesankan sehingga memudahkan partisipasi politik.

Partispasi politik dengan tegas mempersoalkan bagaimana rakyat diajak ikut serta dalam proses pengambillan keputusan politi. Dengan itu, setiap keputusan politik yang diambil oleh suprastruktur politik, melaui proses konvensi, dikaitkan kembali dengan rakyat karena melibatkan rakyat. Salah satu corak pembangunan yang barangakali sering diperhitungkan ialah meningkatnya aspirasi masyarakat yang oleh Alfian sering disebut “revolusi Harapan’.Untuk itu diperlukan sistem politik yang represif dan model pembangunan yang dapat menangkap perkembangan aspirasi tersebut.

Dari uraian di atas, partisipasi politik dalam bentuknya yang komplit, mempunyai hubungan yang serius dan urgen kepada masyarakat dalam konteks organisasi seperti yang telah dibahas di atas sehingga, kontribusi subjek partisipan dari berbagai elemen organisasi tetap menjadi hal yang penting dan urgen sehingga dalam faktanya dapat dilihat bahwa tidak sedikit organisasi Partai yang mengembangkan kinerjanya dengan mendirikan berbagai underbow partai dalam bentuk Ormas seperti GOLKAR yang melahirkan AMPG, HANURA melahirkan GEMA HANURA, PPP melahirkan AMK dan sebagainya.

Kebijakan tersebut sesungguhnya bertujuan untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia yang kemudian akan berperan besar ketika kader tersebut memasuki Partai yang menjadi naungannya, selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk terus mengembangkan eksistensi partai sehingga tercipta paradigma bahwa, partai Politik tidak hanya bergerak dalam ranah politik tetapi juga melalui underbownya, ia dapat menyatu dan menyahuti kebutuhan masyarakat sehingga terbangun paradigma bahwa, Partai Politik juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat sosial.

Kesimpulan
Politik merupakan sesuatu yang primordial ada sejak politik tersebut menjadi sebuah disiplin yang urgen untuk dipelajari manusia, karena ia merupakan sebuah strategi, taktik atau seni dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.

Sehingga dalam beberapa abad belakangan ia berkembang menjadi sebuah ilmu yang perlu dipelajari dalam system kenegaraan dan kebangsaan manusia dimanapun ia berada. Partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan yang berupa, kritikan, saran, terlibat langsung dalam system demokrasi suatu bangsa.Ia juga bias dalam bentuk, Protes sosial, menjadi penyelenggara Pemilu, Kontestan Pemilu dan sebagainya. Hingga lambat laun, partisipasi politik tersebut menjadi sebuah objek yang dipelajari, diteliti dan dikaji dengan tujuan untuk mengetahui prilaku politik dan tingkat partisipasinya dalam demokrasi bangsa.

Organisasi-organisasi yang tedapat di tengah masyarakat merupakan salah satu elemen sosial yang memiliki kontribusi besar dalam dunia politik sehingga peran yang dimainkan aktivis organiasi tersbut sangat berpengaruh besar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan lahirnya tokokh-tokoh politik yang berlatar belakang dari Ormas, Okp, Oki tertentu sehingga, Partai Politik juga melakukan perhatian serius terhadap organisasi-organisasi tersebut dengan tujuan menjadi kader militant dan andalan jika memasuki parta tertentu. (Penulis : Heru Septa Rivandani, S.Pd)

DAFTAR PUSTAKA
Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press.
Samuel. P. Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan ke- 2.
Soeharno, S.Pd.,M.Si. 2004. Diktat Kuliah Sosiologi Politik. DIKTAT.
Drs. Cholisin, M.Si. 2013. Ilmu Kewarganegaraan(Civics). Yogyakarta: Ombak.
Dr. Basrowi, Dr. Sudikin dan Dr. Suko Susilo. 2012. Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia.
Michael Rush dan Philip Althoff. 2008. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers.

Related posts