Pansus Hak Angket Desak BPK Audit Aset Sitaan KPK

Mokhamad Misbakhun.

KarakterNews.com – JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengaudit aset sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berupa uang, rumah, tanah, mobil dan lainnya. Karena, banyak hal yang belum dapat dipertanggungjawabkan dan belum ditindaklanjuti atas temuan tersebut.

“KPK sudah bekerja selama satu setengah bulan (4 Juli 2017 – 21 Agustus 2017) dan selama itu pula telah menemukan penyimpangan dan keganjilan dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Anggota Pansus Mokhamad Misbakhun, saat membaca hasil temuan Pansus, Senin (21/8/2017) di Gedung DPR.

Mengapa? Karena aset-aset dari tersangka maupun yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi itu tidak terdaftar di Ruhbasat (penyimpanan barang sitaan lembaga penegak hukum). Padahal untuk aset-aset itu harus terdaftar di Ruhbasat. Pansus menyoroti kelembagaan, SDM, kewenangan dan penindakan.

Baca Juga:  Hak Angket DPR, Ini Sikap Resmi Fraksi PKS

Untuk kelembagaan pansus menilai KPK anti kritik, sehingga selalu memanfaatkan media untuk menghadapi lawan-lawannya. Secara kelembagaan, KPK anti kritik dan mengarah keluar dari kekuasaan negara, sehingga cenderung abus of power di dalam negara hukum dan demokrasi ini,” ungkap Mokhamad Misbakhun.

Dalam menjalankan fungsinya, KPK berjalan sendiri, lebih mengutamakan pencitraan ke media, dibanding mendorong Kejaksaan dan Kepolisian dalam penegakan hukum. KPK tidak berpedoman pada KUHP, sampai mengancam jiwa dan raga. Karena itu, Pansus mendukung Komisi III DPR untuk melakukan pengawasan, sebagaimana pengawasan yang dilakukan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga penegak hukum yang lain.

Pansus juga akan mengundang Pimpinan dan Penyidik KPK untuk menjelaskan kasus penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, kesaksian Miryam S Heriyani, dan lain-lain agar tidak menjadi polemik yang tak berkesudahan di masyarakat,” ungkap Misbakhum.

Baca Juga:  Soal Hak Angket KPK, Oesman Sapta Tak Tahu Anggota Fraksi Hanura Tandatangan

Dihari yang sama, Tim Pansus menerima audiensi keluarga korban kasus Sarang Walet, dan mantan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Syarifuddin Umar, yang baru saja akan menerima pembayaran ganti rugi dari KPK. Dia akan menerima Rp 100 juta, dari OTT yang nilainya Rp 10 juta. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Syarifuddin mengenai proses penyitaan KPK. Atas putusan kasasi itu, KPK diharuskan membayar Rp 100 juta kepada Syarifuddin. (kn-j08)

Related posts