Napi di Lapas, Hampir 99 Persen Tak Punya KTP

Ilustrasi Narapidana.

KarakterNews.com – MEDAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Tanjunggusta Medan, mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut)‎, surat putusan perkara untuk dijadikan identitas warga binaan untuk memperoleh hak suara di Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) Tahun 2018.

Usulan ini dikarenakan hampir 99 persen‎ Napi tidak memiliki KTP. “Kebanyakan mereka ini tidak punya KTP, hampir 99 persen. Dokumen yang ada hanya surat putusan atau penahanan, makanya kita usulkan surat putusan itu sebagai pengganti KTP,” kata Kabid Pembinaan Lapas Klas I Medan, Tafianus Antonio Baru, Minggu (25/3/2018).

Disebutkan Tafianus, usulan ini beralasan, sebab setiap tahanan yang masuk ke Lapas Klas I Medan hanya membawa surat putusan atau penahanan dari pengadilan. Namun, usulan ini masih jadi pertimbangan KPU. “Mereka katakan masih akan mengusahakannya, belum ada tanggapan selanjutnya,” ujarnya.

Ditambahkan Tafianus, bila diperbolehkan surat putusan dijadikan syarat menggunakan hak suara pada Pilkada 2018, maka warga binaan yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga akan diberikan surat keterangan dari lapas. “Surat keterangan dari Kalapas bahwa dia benar warga Lapas Klas I Medan sehingga ini bisa juga untuk menghindari manipulasi,” ungkapnya.

Dikatakannya, ada sekitar 2000 warga binaan yang diusulkan sebagai Daftar Pemilihan Sementara (DPS), dan jumlah ini masih akan bertambah. Setiap ada napi yang baru, otomatis jadi bertambah dan kita masukkan lagi ke DPS. Karena itu, bila warga binaan diwajibkan punya E-KTP, maka dipastikan tidak akan ada yang ikut memilih,” pungkas Tafianus, seraya berharap, persoalan ini secepatnya bisa diatasi, mengingat cukup antusiasnya warga binaan di Lapas Klas I Medan menyambut ajang Pilkada 2018 Sumut. (kn-m09)

Related posts