Munas Ancol Berhak Gelar Munas Tahun 2016

arb_resizeKarakternews.com – Sekretaris Fraksi Partai Golkar hasil Munas Ancol, Fayakhun Andriadi menegaskan, kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau berakhir pada 31 Desember 2015. Artinya, per 1 Januari 2016 sudah tidak ada lagi kepengurusan Partai Golkar.

“Kepengurusan Partai Golkar Munas Riau dengan sendirinya tercabut, sehingga untuk per 1 Januari, kepengurusan Munas Ancol masih berlaku dan sah. Karena itu, Munas Ancol berhak melaksanakan Munas Golkar tahun 2016. Pasalnya, surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono masih berlaku. Ini berarti, Golkar kubu Agung Laksono berhak menggelar Munas Golkar tahun 2016,” pungkas Fayakhun Andriadi, Rabu (30/12/2015) di Jakarta.

Dikemukakannya, bahwa Keputusan Mahkamah Agung dan Tata Usaha Negara yang memerintahkan agar Menkumham mencabut Surat Keputusan memiliki batas waktu selama empat bulan. “Jika Menkumham tidak mencabut, maka SK Menkumham akan tercabut dengan sendirinya, pada akhir Februari 2016,” sebut Fayakhun, seraya menuturkan, Jusuf Kalla, Akbar Tanjung dan Siswono Yudhohusodo serta Agung Laksono sudah sepakat untuk segera menggelar Munas Golkar di awal tahun 2016.

Baca Juga:  Ketum Golkar Klaim 52 Persen Menangi Pilkada Di Tanah Air

Secara terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Hasil Munas Riau, Akbar Tandjung mengemukakan, bahwa Munas Golkar tahun 2016 dilakukan lantaran proses pengadilan dalam menyelesaikan konflik Partai Beringin membutuhkan waktu yang panjang, dan tidak bisa menjamin menyelesaikan pihak yang bertikai.

“Sejak awal, sudah kemukakan, bahwa satu-satunya langkah politik hukum yang bisa ditempuh adalah segera melaksanakan Munas pada awal tahun 2016,” tegas Akbar Tandjung di Kantor Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kata Akbar Tandjung, para tokoh senior Partai Golkar akan mengambil langkah-langkah aktif mempelopori gerakan konsolidasi kepada seluruh pihak di dalam keluarga besar Partai Golkar. “Penyelenggaraan Munas, harus segera dilakukan melalui pembentukan satu kepanitiaan yang terdiri dari kader-kader yang memiliki komitmen kuat untuk ikut aktif dalam menyelesaikan konflik, dan kader-kader Partai Golkar juga harus memiliki komitmen membangun kembali kebesaran Partai ini,” ujarnya. (rn.c/kn/j.09)

Related posts