Menteri Susi & Ahok Adu Kuat, Presiden Jokowi Harus Ambil Alih

Kondisi Proyek Reklamasi Teluk Jakarta.
Kondisi Proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Karakternews.com – Setelah Ketua Komisi D DPRD DKI Mochammad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk. Ariesman Widjaja terseret dalam kasus dugaan suap, kini ‘bola panas’ reklamasi terus berputar karena perbedaan pendapat terkait kewenangan perizinan antara Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susie Pudjiastuti dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menanggapi kondisi Proyek Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta yang menjadi sorotan masyarakat tersebut, Ketua Dewan Pembina Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Chalid Muhammad menyarankan Pemerintah Pusat harus mengambil keputusan tegas untuk membereskan kericuhan yang dilakukan anak buahnya.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil alih kasus reklamasi Teluk Jakarta kalau tidak Ahok dan Susi pasti akan terus adu kuat,” kata Chalid Muhammad, dalam diskusi bertema “Reklamasi Penuh Duri” di Cikini, Sabtu (9/4/2016), Jakarta Pusat.

Dikatakan Chalid, perbedaan pendapat itu terjadi lantaran dasar hukum yang dijadikan acuan tidak sama. Misalnya, Pemprov DKI berpegang kepada Keppres No 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara. Pasal 4 beleid itu menyebutkan kewenangan pemberian izin ada pada Gubernur atau Pemerintah Daerah.

Sedangkan Menteri Susi menegaskan, pelaksanaan reklamasi harus meminta persetujuan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian KKP seperti disebutkan dalam Perpres 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Jadi polemiknya sekarang, bukan cuma perizinan, tapi ada kasus hukum. Karena itu, Presiden Jokowi harus segera turun tangan,” pungkasnya.

Disebutkannya, permasalahan reklamasi di Teluk Jakarta menjadi sorotan setelah KPK menahan Ketua Komisi D DPRD DKI Mochammad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk. Ariesman Widjaja terkait kasus dugaan suap dua Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Bahkan, KPK sudah mengeluarkan pencegahan ke luar negeri terhadap Bos PT Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan dan staf khusus Ahok bernama Sunny Tanuwidjaja untuk dimintai keterangan terkait kasus reklamasi di Teluk Jakarta. (bnis.c/kn-m07)

Related posts