December 15, 2017

Mendekam di Rutan KPK, Setnov Bersikeras Tidak Mundur

Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI, Setya Novanto (pakai rompi tahanan) selaku tersangka kasus korupsi KTP elektronik, keluar dari Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan, Selasa (21/11/2017). (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) bersikeras tetap ingin mempertahankan jabatannya meski mendekam di rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keinginan ini disampaikan melalui sepucuk surat yang dibacakan di Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Selasa (21/11/2017). Dalam surat itu, Setya Novanto meminta tidak ada rapat pleno yang memutuskan pemberhentian dirinya sebagai ketua umum. “Bersama ini disampaikan tidak ada pemberhentian sementara atau permanen terhadap saya selaku Ketua Umum Partai Golkar,” tulis Setya Novanto dalam suratnya.

Isi surat tersebut, Setnov juga menunjuk Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar. Sedangkan sebagai Plt Sekjen Partai Golkar, ditunjuk dua nama, yakni Yahya Zaini dan atau Aziz Syamsuddin. “Demikian harap dimaklumi,” sebut Setya Novanto dalam kalimat penutup surat, yang kopian suratnya beredar di kalangan wartawan. Surat tulis tangan itu dibuat di secarik kertas bermaterai Rp 6000 dilengkapi tandatangan.

Baca Juga:  FUI Demo di DPR RI, Kata Setya Novanto : Bedakan Hukum dan Politik

Ketua DPP Partai Golkar Indra Bambang Utoyo, membenarkan bahwa surat itu dikirimkan oleh Setya Novanto kepada DPP Partai Golkar. “Ini baru (suratnya) ke DPP,” ujarnya, di Kantor DPP Partai Golkar.

Terkait jabatannya sebagai Ketua DPR RI, Setya Novanto juga mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR agar posisinya tidak diganti. Surat itu, dikirim ke Pimpinan DPR pada Selasa (21/11/2017).

Prihal surat tersebut, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah membenarkan soal surat Setya Novanto. “Surat itu memberikan informasi bahwa Ketum Partai Golkar mengambil keputusan untuk memproses atau menunda pergantian Pimpinan DPR sampai proses hukum diselesaikan.

“Karena beliau Ketua Umum yang sah maka tentu sesuai dengan UU MD3 tidak ada surat dari DPP Partai Golkar yang mengusulkan pergantian pimpinan. Dalam UU MD3 disebutkan, bahwa Ketua DPR dapat dipecat ketika berstatus terdakwa. Karena itu, diminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menunggu proses hukum Setya Novanto selesai,” ungkap Fahri Hamzah. (k24.c/kn-m09)

Related posts