February 24, 2018

Mahalnya Biaya Politik, Negara Agar Naikkan Jumlah Bantuan Partai Politik

parpolKarakterNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan supaya negara bisa menaikkan jumlah bantuan partai politik, agar parpol mendapatkan dana yang lebih besar dari negara, sehingga sumber-sumber pendanaan lain dapat dikurangi

Dari kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pendanaan Partai Politik pada tahun 2014, sebagian besar kasus korupsi terjadi melibatkan pengurus, kader atau anggota partai politik atau pihak yang terkait dengan kekuasaan eksekutif atau legislatif. Kesimpulannya, hal ini disebabkan mahalnya biaya politik, diantaranya saat kontestasi (pemilihan).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan hal ini saat Rapat Koordinasi tentang Hasil Kajian Pendanaan Partai Politik, Senin (21/11/2016) di Gedung KPK, yang dihadiri Anggota KPU RI Ida Budhiati, Anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron dan perwakilan dari partai politik, demikian siaran pers diterima, Selasa (22/11/2016).

Melalui kegiatan tersebut, KPK berharap bisa mengidentifikasi permasalahan pendanaan politik, mendapatkan perkiraan jumlah ideal kebutuhan belanja Parpol sesuai dengan peran, fungsi dan tanggung jawab konstitusionalnya, serta menghasilkan formulasi atas opsi-opsi pendanaan untuk membiayai Parpol secara mandiri dan meminimalisasi ketergantungan Parpol dari beberapa orang atau kelompok penyumbang dominan.

Dibagian lain kata Saut Situmorang, melalui diskusi ini juga akan dijadikan bahan rekomendasi bagi Pemerintah dan DPR dalam upaya perubahan regulasi yang terkait dengan pendanaan Parpol, sehingga pada akhirnya bisa melakukan pembenahan tata kelola demi mewujudkan Parpol yang transparan, akuntabel dan melayani rakyat, bangsa dan negara,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, hasil kajian KPK mengusulkan porsi ideal bantuan negara diusulkan sebesar 50 persen dari kebutuhan Parpol dengan kenaikan bertahap selama 10 tahun secara proporsional. Alokasi bantuan keuangan dianggarkan sebesar 25 persen untuk administrasi kesekretariatan (fixed cost) dan sebesar 75 persen untuk pendidikan politik, rekrutmen, kaderisasi dan pembenahan tata kelola Parpol (variable cost).

Dalam mengefektifkan Parpol dan menegaskan kehadiran Parpol di tengah-tengah anggotanya dan masyarakat, diterapkan prinsip matching cost dimana maksimal sebesar 50% dari jumlah bantuan negara (setelah dikurangi fixed cost) adalah sebagai insentif bagi Parpol atas pengumpulan dana dari iuran anggota.

Selain bantuan berupa uang, negara perlu memberikan bantuan berbentuk natura (in-kind) berupa air time di setiap stasiun televisi kepada setiap Parpol untuk mensosialisasikan program-programnya pada masa kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik.

Pemberian bantuan itu akan diatur secara ketat dan dengan prioritas untuk, menyusun dan melaksanakan program rekrutmen dan kaderisasi yang baik, penyusunan dan pelaksanaan kode etik politisi, pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat, dan pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan agar Parpol menjadi transparan dan akuntabel.

Komisioner KPU Ida Budhiati menanggapi positif hasil kajian tersebut. Kondisi masyarakat kebanyakan masih belum memahami dampak Pemilihan Umum bagi sendi kehidupan masyarakat. Secara tidak langsung, ini merupakan bagian dari pendidikan politik yang seharusnya dijalankan oleh Partai Politik. Karena itu, tantangan ini perlu didukung agar performa partai politik bisa berjalan sesuai dengan harapan publik.

Disisi lain, Ida Budhiati juga mengingatkan agar menambahkan syarat tertentu saat Parpol menggunakan anggaran negara, misalnya menyampaikan laporan keuangan partai setahun sebelum pemilu. Yang tak boleh luput, terkait pengawasan penggunaan dana tersebut. (rel/kn-m08)

Related posts