LKPD Diserahkan, Gubernur Sumut Motivasi Pemda Raih WTP

KarakterNews.com – MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Ir H Tengku Erry Nuradi M.Si terus memotivasi Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumut untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hal ini disampaikan Gubernur Erry Nuradi pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, berlangsung di aula kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (24/5/2018).

Hadir pada acara itu, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Anggota V BPK RI Ir Isma Yatun MT, Kepala Perwakilan BPK Provsu Dra Vincentian Moli Ambar Wahyuni, Kepala BPKP Sumut Sihar Panjaitan, Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan para Bupati/Walikota (dari 19 daerah) serta para inspektur kabupaten/kota.

Baca Juga:  Tiga Kali Pemprov Sumut Raih WTP, Ini Penjelasan dan Temuan BPK RI

Dikatakan Gubernur Erry Nuradi, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ini sebagai tanda telah berakhirnya tugas BPK memeriksa dan mengaudit laporan keuangan Pemprovsu dan 19 kabupaten/kota.”Kita semua sudah sepatutnya mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumut,” ujarnya.

Laporan hasil pemeriksaan ini, kata Erry Nuradi, akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, selanjutnya akan dibahas bersama-sama dengan DPRD.

Berdasarkan informasi yang diterima, entitas penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2017 yang tepat waktu sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 sebanyak 19 kabupaten/kota. “Ini menjadi kebanggaan bagi kita, karena penyampaian LKPD sebelum batas waktunya,” sebut Tengku Erry Nuradi.

Baca Juga:  DPD RI Raih WTP Ke-13

Sementara Anggota BPK RI, Ir Isma Yatun MT, bahwa 19 kabupaten/kota yang paling cepat menyampaikan laporan adalah Kota Pematang Siantar tanggal 28 Februari 2018 dan LHP nya telah selesai dan diserahkan tanggal 17 April 2018. Asahan menyerahkan laporan kepada BPK tanggal 12 Maret 2018 dan LHP nya diserahkan tanggal 27 April 2018. Selanjutnya Labuhan Batu tanggal 19 Maret telah selesai dan diserahkan tanggal 16 Mei 2018.

Kemudian daerah lainnya, Labura, Binjai, Humbahas, Tebing Tinggi, Sergai, Pakpak Bharat, Langkat, Tobasa, Padang Sidimpuan, Paluta, Simalunggun, Deliserdang, Tapsel, Samosir, Labusel, Dairi, Taput dan Karo.

Sementara, tiga kabupaten yang belum menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumut, yakni Palas, Madina dan Medan. “Biasanya keterlambatan itu disebabkan, laporan yang kurang sesuai dengan berkas lainnya,” ungkap Isma Yatun. (kn-m09)

Related posts