December 15, 2017

Kubu Djan Faridz Tantang Menkum HAM, Romi Ditawari Jabatan

Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz (kanan) bersama Sekjen PPP Dimyati Natakusumah (kiri) dalam Silaturahmi Nasional Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta, Minggu (22/11). Silaturahmi Nasional yang diikuti oleh pengurus PPP tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia tersebut digelar sebagai konsolidasi partai pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd/15
Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz bersama Sekjen PPP Dimyati Natakusumah.

Karakternews.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta (kubu Djan Faridz) mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM, mempertanyakan nasib kepengurusan PPP pasca putusan Mahkamah Agung (MA).

Sekretaris Jenderal PPP, Ahmad Dimyati Natakusumah menjelaskan, kehadiran ke Kantor Kemenkum HAM, ingin mempertanyakan sikap Menteri Hukum dan HAM, yang tidak kunjung membatalkan Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya kubu Romahurmuziy. “Saya menantang Menkumham Yasonna H Laoly untuk menjelaskan sikap pemerintah terkait putusan kasasi MA,” tegasnya.

“Kita mau menanyakan ke Kumham, sampai mana deadlinenya, waktu yang mau digunakan apa. Alasan apa lagi, kalau tidak suka dengan putusan MA, terserah,” kata Dimyati Natakusumah, di kantor Kemenkumham, Senin (4/1/2015), saat mendatangi kantor Kemenkumham didampingi pengurus PPP hasil muktamar Jakarta, Lulung Lunggana beserta rombongan pengurus DPP.

Baca Juga:  PPP Djan Faridz Menggugat, Pemerintah Siap Layani

Kata Ahmad Dimyati, pasca putusan MA yang membatalkan SK Kepengurusan Romy, Menteri Hukum dan HAM seharusnya membatalkan SK dan menerbitkan SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta. Tapi kalau Menkumham tetap mengabaikan putusan MA soal sengketa di internal PPP, pihaknya akan meladeni. “Jika memang mau mengabaikan ayo, kita tidak ada masalah,” ucapnya dengan nada tinggi.

Dibagian lain, dikemukakan Dimyati, sengketa kepengurusan partai PPP sudah selesai sesuai dengan putusan Mahkamah Agung pada 21 Oktober 2015 yang membatalkan kepengurusan PPP muktamar Surabaya dan mengesahkan PPP muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz. “Keputusan Mahkamah Agung harus dipatuhi segera dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang pemerintah kan sudah jelas 31 hari, undang-undang parpol tujuh hari, dan peradilan tata usaha negara tiga bulan,” paparnya.

Baca Juga:  PPP Djan Faridz Menggugat, Pemerintah Siap Layani

Secara terpisah, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengajak kubu Romahurmuziy mau bergabung dan siap memberikan jabatan strategis. “Kita terbuka untuk Romy bergabung sama kita. Kita berikan jabatan apapun yang dia mau, kecuali posisi Ketua Umum sama Sekretaris Jenderal,” kata Djan Faridz di Gedung Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Senin (4/1/2015).

Djan Faridz juga menuntut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan PPP. Terlebih, setelah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta. “Jadi tolong hargai hukum. MA itu putusan yang tertinggi dan Menkumham yang memproduksi hukum,” ucapnya. (rpka.c/kn/j.09)

Related posts