KPU dan Bawaslu ‘Tersandera’ RUU Pemilu, Ini Kata Rakyat Sumut

Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga memberikan penjelasan tentang metode penetapan kursi caleg terpilih.

KarakterNews.com – MEDAN – Molornya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), yang terus tertunda di DPR RI, sepertinya mulai merepotkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mempersiapkan berbagai tahapan Pemilu 2019.

Seyogianya, RUU Pemilu sudah tuntas dibahas pada April 2017, namun hingga kini belum juga ditetapkan menjadi UU. Dampak dari terkendalanya pembahasan RUU Pemilu yang tidak kunjung selesai, pihak yang tersandera atas RUU adalah KPU dan Bawaslu, serta akan merugikan partai politik dalam penjaringan calon legislatif (caleg) dan masyarakat pemilih.

Terkait hal itu, KPU, Bawaslu dan sejumlah Partai Politik serta sejumlah wartawan di Provinsi Sumatera Utara mendesak DPR RI bisa secepatnya menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu menjadi UU, sehingga KPU dan Bawaslu tidak terbebani dengan persoalan di luar teknis pemilihan. Harapannya, pembahasan RUU Pemilu dapat segera disahkan pada akhir Mei 2017 atau awal bulan Juni 2017.

Baca Juga:  Jika RUU Pemilu "Diketok", Caleg DPD RI Yang Duduk Tak Diverifikasi

Demikian kesimpulan ini terungkap dalam Dialog Terbuka bertema “Metode Penghitungan Suara dan Kursi pada RUU Pemilu 2019”, dengan empat nara sumber, masing-masing Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga, Komisioner Bawaslu Sumut Aulia Andri, Sekretaris DPD PDI P Sumut Soetarto dan Sekretaris Sekjen PSI Sumut  Anwar Saragih, diselenggarakan Wartawan Unit KPU Sumut, di Kafe Potret Jalan KH Wahid Hasyim, Kota Medan, Rabu (24/5/2017), dihadiri Ketua DPW PPP Sumut, Aswan Jaya, perwakilan DPD Partai Hanura Sumut, Yonge Sihombing dan Philip Sitorus, Ketua Bidang OKK Partai Gerindra Sumut, Dedi Arfan Sinaga dan Sekretaris DPW Partai Perindo Sumut, Donna Siagian.

Sekretaris PDIP Sumut Soetarto, Komisioner KPU Sumut Benget, Anggota Bawaslu Sumut Aulia Andri dan Sekretaris Sekjen PSI Sumut Anwar Saragih, narasumber Dialog Terbuka.

Dihadapan peserta Dialog Terbuka, Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga memaparkan tentang metode penghitungan pembagian kursi pada Pemilu Legislatif dan sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Untuk metode penghitungan kursi, Benget Silitonga memberi penjelasan terkait dua metode penetapan kursi legislatif, yakni metode Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan metode “Saint League”.

Baca Juga:  April 2017, RUU Pemilu Tuntas

Sementara itu, Sekretaris PDI P Sumut, Soetarto menyampaikan harapan agar rancangan Undang-Undang Pemilu yang sedang dirumuskan oleh DPR dapat segera dituntaskan pembahasannya, sehingga internal partai bisa dengan cepat melakukan sosialisasi ke seluruh jajaran.

Sedangkan Komisioner Bawaslu Sumut, Aulia Andri juga berharap RUU Pemilu dapat segera rampung dibahas sehingga jajaran penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia dapat mengeluarkan payung hukum atau peraturan turunan sesegera mungkin.

Saat ini, kata Aulia Andri, pihak yang sangat tersandera atas RUU adalah KPU dan Bawaslu. Pasalnya, KPU dan Bawaslu belum bisa membuat Peraturan KPU ataupun Peraturan Bawaslu terkait pengawasan dan verifikasi partai politik, disebabkan masih belum ditetapkannya UU yang sedang direvisi. “Sampai saat ini, Bawaslu sudah membuat draft peraturan, tapi belum bisa diajukan karena payung besar (UU Pemilu yang baru) belum disahkan,” ujarnya.

Baca Juga:  Bahas Dukungan Parpol ke Ahok, Setnov Berbincang Dengan Megawati

“Kalau RUU ini tidak segera dirampungkan, maka seluruh jajaran penyelenggara pemilu masih belum bisa bekerja secara optimal terutama di bidang pengawasan. Dampaknya, yang akan rugi adalah peserta pemilu dalam hal ini partai politik. Apalagi, Undang-Undang partai politik sampai saat ini juga tidak dimasukkan dalam paket Undang-Undang Politik yang sedang dirancang di Senayan, yang dikhawatirkan akan berpeluang memunculkan konflik-konflik baru dalam pemilu,” ungkap Aulia Andri. (kn-m09)

Related posts