September 22, 2018

Korupsi Revitalisasi Terminal Amplas, Hakim PN Medan Sidang Lapangan, 3 Terdakwanya Tak Ditahan

Sidang lapangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Rosmina dari Pengadilan Negeri Medan. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Revitalisasi Terminal Terpadu Amplas (TPA) senilai Rp 5 miliar, dananya bersumber dari APBD Kota Medan TA 2015, Jumat (25/8/2017).

Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim Tipikor PN Medan bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasehat Hukum ketiga terdakwa menggelar proses persidangan lapangan untuk membuktikan ada tidaknya kerugian negara. Ketua Majelis Hakim Rosmina, melihat langsung pengecekan volume pengaspalan dan tiang bangunan Terminal Amplas dalam mencari pembuktian yang berlangsung selama satu jam setengah.

Terlihat Rehulina Purba selaku Ketua Tim Penuntutan Tipikor dari Kejati Sumatera Utara dan Martin selaku Penasehat Hukum ketiga terdakwa, masing-masing Plt Kabid Pengawasan dan Survey, Khairul Hazfin Siregar yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur PT Willy Kencana Nusantara Tiurma Pangaribuan, BSc sebagai rekanan dan Khairul Abdullah selaku Tim Leader dan pengawas kegiatan serta dua ahli Coster Silaen dari Politeknik USU dan Coress Sirait ahli Asosiasi Jasa Kontruksi.

Baca Juga:  Korupsi Rp 272 Juta, Pejabat Diskanla Tanjung Balai Diadili Pengadilan Tipikor

Dari pantauan wartawan, terlihat tim ahli baik yang dihadirkan penuntut umum dan penasehat hukum dengan seksama memperhatikan pengecoran untuk pembuktian, yang dimulai dari pengukuran dan pengecoran aspal serta luas pengaspalan yang telah dikerjakan diareal Terminal Amplas Medan.

Sementara itu Martin Simangungsong selaku penasehat hukum ketiga terdakwa, saat dikonfirmasi wartawan mengemukakan, untuk mencari fakta dan pembuktian kerugian negara digelar sidang lapangan. Harapannya, supaya pihak majelis hakim bisa memutuskan seadil-adilnya terhadap ketiga terdakwa.

Terkait dugaan tindak pidana korupsi Proyek Revitalisasi Terminal Terpadu Amplas (TPA) senilai Rp 5 miliar ini, ketiga terdakwa diganjar Pasal 2 dan 3 jo Pasal 18 UU No 31 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dalam UU No 35 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.400 juta lebih.

Untuk diketahui, ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana proyek revitalisasi Terminal Terpadu Amplas, yakni Khairudi Hazfin Siregar selaku Plt Kabid Pengawasan Dan Survey Dinas Tarukim Medan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bukhari Abdullah selaku Tim Leader Konsultan Pengawas CV Indhoma Consultant dan Direktur PT Welly Karya Nusantara, Tiurma Pangaribuan selaku rekanan, hingga saat ini tidak ditahan.

Baca Juga:  Kasus Revitalisasi Terminal Amplas, 2 Pejabat Perkim Medan Tersangka

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Sumanggar Siagian mengatakan, tiga tersangka belum dilakukan penahanan. “Belum ada penahanan terhadap ketiga terdakwa,” ungkapnya.

Tidak adanya penahanan penjara, disebabkan ketiga terdakwa sudah mengembalikan atau menitipkan uang kerugian negara melalui rekening kejaksaan sebesar Rp 400 juta. Namun, proses hukum tetap dilanjutkan terhadap tiga tersangka. “Pengembalian uang itu akan menjadi pertimbangan yang meringankan tuntutan nantinya,” kata Sumanggar Siagian.

Dari hasil penyidikan, Tim Penyidik menemukan enam item volume pekerjaan proyek revitalisasi terminal terbesar di Kota Medan itu tidak sesuai kontrak dan dinilai amburadul. Keenam item volume pekerjaan yang dimaksud, masing-masing area pengerasan lahan, pekerjaan overlay pekerasan lama, peningkatan utilitas pemasangan pada bagian istalasi jet pump dengan status nihil dan drainase pada normalisasi saluran lama, perbaikan saluran pada pembuatan penutup drainase (beton) dan terakhir pembuatan kanopi area drop off MPU pada pengecoran kolom.

Baca Juga:  Dugaan Korupsi Rusunawa, Wali Kota Sibolga Mangkir Diperiksa Kejatisu

Proyek yang dikerjakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Kota Medan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp 5.651.448.000 telah merugikan keuangan negara. Untuk kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan revitalisasi Terminal Terpadu Amplas diketahui jumlah kerugian negara sebesar Rp 491.104.883 yang dihitung oleh akuntan publik. (kn-m07)

Related posts