December 18, 2017

Komisi E DPRD dan Wali Murid Bahas Nasib Siswa SMAN 2, Ini Jawaban Kemendikbud dan ORI Perwakilan Sumut

Pertemuan Komisi E DPRD Sumatera Utara dan perwakilan Wali Murid dari siswa tambahan SMA Negeri 2 Medan dengan Dirjen Dikdasmen mewakili Kemendikbud, di Jakarta. (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Rombongan Komisi E DPRD Sumatera Utara bersama perwakilan orangtua (Wali Murid) dari siswa tambahan SMA Negeri 2 Medan bertemu Dirjen Dikdasmen mewakili Kemendikbud, membahas persoalan siswa tambahan di SMA Negeri 2 Medan, pada Jumat (29/9/2017) di Jakarta.

Dihadapan Anggota DPRD Sumut dari Komisi E dan perwakilan Wali Murid SMA Negeri 2, Asisten Dirjen Dikdasmen, Ari Wibowo menegaskan, persoalan siswa tambahan SMA Negeri 2 Medan, seharusnya diselesaikan di internal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) cq Gubernur Sumut.

“Seharusnya, Gubernur Sumut berperan aktif dalam penyelesaian masalah siswa SMA Negeri 2 Medan. Masalah ini biasanya diselesaikan di internal, di pemerintah provinsi. Selesaikan di tingkat provinsi, dengan diskresi Gubernur dan atas pengajuan surat Gubernur ke Kemendikbud,” kata Ari Wibowo, seraya menambahkan, agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan, cara-cara yang diambil sepatutnya tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Baca Juga:  Terbitkan Surat Miskin Untuk Orang Kaya, Sekretaris Dinsos Medan, Lurah dan Kepling Kena Sanksi

Maksudnya, dalam kebiasaannya persoalan seperti ini diselesaikna tanpa merugikan pihak-pihak manapun. Yang diperlukan hanyalah orangtua, DPRD, beserta dinas, duduk sama dalam persoalan ini,” ungkap Asisten Dirjen Dikdasmen, Ari Wibowo.

Setelah mendengar penjelasan dari Asisten Dirjen Dikdasmen selaku Kemendikbud RI, dikemukakan seorang perwakilan orangtua siswa, Sapitra, bahwa Pemerintah Provinsi Sumut dalam hal ini Dinas Pendidikan Sumut, terkesan “mengelak” dengan menyalahkan siswa dan orangtua siswa. “Kita sepakat kalau mau diselesaikan di Provinsi. Namun, kenyataan yang terjadi, Dinas Pendidikan Sumut terkesan “buang badan”, tidak mau banyak tahu, dengan lebih menyalahkan kami (siswa dan orangtua siswa),” ungkapnya.

Sedangkan Anggota Komisi E DPRD Sumut, HM Nezar Djoeli ST menuturkan, pihaknya akan memperjuangkan nasib 180 orang siswa kelas tambahan di SMA Negeri 2 Medan tersebut. “Kita akan berupaya memperjuangkan nasib siswa dan akan menyurati Gubernur Sumatera Utara untuk penyelesaian persoalan ini,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kemendikbud Siapkan Hadiah Rp 80 Juta, Ciptakan Lagu

Secara terpisah, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar menyatakan, kalau benar pihak Kemendikbud mengatakan penyelesaian 180 orang siswa SMA Negeri 2 di kelas tambahan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, maka persoalan di SMA Negeri 2 Medan sudah selesai.

Artinya, para orang tua siswa harus segera mengeluarkan anaknya dari SMA Negeri 2 Medan ke sekolah swasta. Apalagi, saat rapat di Komisi E DPRD Sumut dengan orang tua siswa, dimana pimpinan rapat Zahir telah menegaskan, apapun keputusan dari Kemendikbud harus diterima. Nah, sekarang ini Kemendikbud menyerahkan penyelesaian persoalan kepada Pemerintah Provinsi cq Gubernur Sumut,” kata Abyadi Siregar.

Seperti diketahui, hingga saat ini Pemprov Sumut tetap konsisten untuk mengeluarkan seluruh siswa SMA Negeri 2 Medan yang tidak masuk dalam daftar Dapodik Kemendikbud,” ungkap Abyadi, saat menanggapi hasil pertemuan Komisi E DPRD Sumut, perwakilan Wali Murid bersama Dirjen Dikdasmen tersebut. (rmol.c/kn-m10)

Related posts