December 17, 2017

Kewenangan Bentuk Timsel Bawaslu Kabupaten/Kota di Bawaslu RI

KarakterNews.com – JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengadopsi ketentuan dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017, terkait pembentukan Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kondisi ini berbeda dari UU sebelumnya, yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi, tapi sekarang kewenangan diserahkan kepada Bawaslu RI.

Dalam rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), Bawaslu RI membuat norma bahwa Timsel calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diusulkan oleh Bawaslu Provinsi, apabila Bawaslu RI memberikan tugas. Adapun Surat Keputusan (SK) dikeluarkan oleh Bawaslu RI.

“Memang di UU No.7/2017, kewenangan membentuk Timsel Bawaslu Kabupaten/Kota ada di Bawaslu RI, tapi kalau kami tidak memberikan kewenangan sebagian prosesnya ke Bawaslu Provinsi, kami akan sangat disibukkan kerjanya untuk membentuk Timsel di 514 Kabupaten/Kota,” ungkap Ketua Bawaslu RI, Abhan, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017).

Baca Juga:  PB AMCI 'Bangun' Jaringan Tingkat Kabupaten dan Kota

Sebelumnya, kalimat norma di dalam rancangan Perbawaslu adalah memberikan mandat kepada Bawaslu Provinsi untuk membentuk timsel. Namun, frase mandat dan membentuk ditentang oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Jangan begitu kalimatnya. Itu sama saja memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk membentuk Timsel. Jadi, ganti kata pemberian mandat dan membentuk, tegas Lukman Edy, selaku mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UU (RUU) Pemilu. (kn-m07)

Related posts