September 23, 2018

Ketua KPU Sumut Diperiksa Soal Fotokopi Legalisir Ijazah JR Saragih

Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea didampingi Anggota KPU Sumut Divisi Hukum, Iskandar Zulkarnain, memenuhi panggilan penyidik Gakkumdu, Kompol Yusuf Tarigan di Kantor Bawaslu Sumut, Selasa (13/3/2018). (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut), Mulia Banurea, Selasa (13/3/2018) sore sekira pukul 15.35 Wib, memenuhi panggilan penyidik Sentra Gakkumdu di Kantor Bawaslu Sumut.

Mulia Banurea didampingi Anggota KPU Sumut Divisi Hukum Iskandar Zulkarnain, memenuhi panggilan penyidik Kompol Yusuf Tarigan.

Kepada wartawan, Ketua KPU Sumut menuturkan, kehadirannya ke Kantor Bawaslu Sumut berdasarkan surat panggilan pemeriksaan yang diterima. “Saya diperiksa seputar dokumen fotokopi legalisir ijazah JR Saragih yang diserahkan ke KPU Sumut,” sebutnya.

Dokumen itu, kata Mulia, sebelumnya telah disita oleh penyidik Gakkumdu yang tengah mengusut laporan dugaan penggunaan legalisir palsu dalam fotokopi ijazah yang diserahkan JR Saragih. “Iya, pemeriksaan seputar itu,” ujarnya.

Baca Juga:  Awasi Politik Uang, Bawaslu Sumut Instruksikan Panwas Berkeliling Desa

Untuk diketahui, kasus dugaan penggunaan legalisir palsu ini dilaporkan oleh Nurmahadi Darmawan, seorang warga Medan yang berprofesi sebagai pengacara pada Jumat (2/3/2018) lalu, yang menduga bahwa legalisir ijazah yang diserahkan JR Saragih sewaktu mendaftar ke KPU Sumut adalah palsu.

Indikasi dugaan palsu tersebut, adalah keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang tidak mengakui keabsahan legalisir ijazah itu, sehingga Surat Sekdis menjadi salah satu bukti laporan.

Diduga Dipalsukan
Secara terpisah, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan mengakui, ada dua laporan menyangkut JR Saragih yang telah dilaporkan masyarakat ke Bawaslu Sumut. Pertama, laporan menyangkut dugaan pemalsuan legalisir fotokopi ijazah, dan yang kedua soal dugaan penggunaan surat palsu.

Baca Juga:  JR Saragih Tak Bisa Mengganti Amran Sinaga

Ketika ditanya wartawan di Kantor Bawaslu Sumut, Jalan Adam Malik, Medan, Selasa (13/3/2018) sore, dijelaskan Syafrida, prihal ketidakhadiran tiga komisioner Bawaslu Sumut dalam proses legalisir fotokopi ijazah JR Saragih bersama KPU Sumut, pada Senin (12/3/2018) di Jakarta, dikarenakan padatnya jadwal.

“Kami (Bawaslu), memang ada kesibukan. Anggota Bawaslu Hardi Munthe disini (Kota Medan), rapat Sentra Gakkumdu soal penggunaan surat palsu. Kita kan ada dua laporan, pertama fotokopi ijazah, satu lagi pemalsuan surat. Makanya kita lagi fokus ke sana,” ungkap Ketua Bawaslu Sumut.

Ditegaskan Syafrida R Rasahan, laporan terhadap dugaan penggunaan surat palsu itu di luar laporan Nurmahadi Darmawan, yang telah dilaporkan pada 3 Maret 2018 lalu. “Surat yang menjadi objek laporan adalah Surat Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diserahkan Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sumut, Silverius Bangun. Surat yang disampaikan ke KPU Sumut tersebut diduga palsu, khususnya menyangkut tanda tangan Kepala Dinas.

Baca Juga:  Baliho Balon Semrawut di Tapteng, Ini Kata Aulia Andri

Dugaan pemalsuan tandatangan terungkap, setelah adanya surat pernyataan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto saat menyatakan tidak bersedia hadir memenuhi panggilan majelis musyawarah Bawaslu Sumut. Surat itu diketahui diteken oleh Sopan, terlihat adanya perbedaan tanda tangan. (kn-m09)

Related posts