Ketua KPU RI : Kampanye, Pesawat dan Mobil Kepresidenan Boleh Dipakai

Ketua KPU RI, Arief Budiman bersama Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Ketua Bawaslu Sumut Safrida R Rasahan, sewaktu di Medan, beberapa waktu lalu. (dok)

KarakterNews.com – JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Arief Budiman menegaskan, Calon Presiden (Capres) pejawat boleh memakai Pesawat Kepresidenan saat kampanye Pemilu 2019 mendatang.

“Pesawat Kepresidenan merupakan salah satu hak melekat yang dimiliki oleh Presiden,” kata Arief Budiman, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/4/2018).

Dikatakan Arief Budiman, kalau Calon Presiden (Capres) pejawat menggunakan kendaraan yang tidak terstandar pengamanannya, justru akan berisiko, karena terkait keamanan dan keselamatan Presiden. Hal itu terkait dengan kedudukan Capres pejawat yang tetap menjabat sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.

“Itu bisa berisiko, kalau kita nggak punya Presiden risikonya besar. Makanya, Presiden itu punya standar-standar tertentu, pengamanannya, transportasinya dan sebagainya itu melekat,” ungkap Ketua KPU RI.

Merujuk hal itu, Arief Budiman menegaskan, mobil kepresidenan dapat digunakan oleh Presiden saat berkampanye. “Kenapa nggak pakai mobil umum saja? oh berbahaya, karena ada standar-standar pengamanan itu yang ditentukan,” sebutnya.

Sebelumnya, Pemerintah, DPR dan KPU telah menyepakati bahwa Capres pejawat harus cuti jika melakukan kampanye untuk Pemilu mendatang. Namun, cuti bagi Capres pejawat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan Wakil Presiden (Wapres).

Kesepakatan itu dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU, Pemerintah dan Komisi II DPR pada Selasa (3/4/2018) lalu. “Sudah disepakati. Jadi, Pemerintah pun sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait mekanisme cuti bagi Capres pejawat. Selain itu, dalam rancangan PKPU kampanye sudah kami atur cuti tersebut sedemikian rupa,” ungkap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (3/4/2018).

Wahyu Setiawan menegaskan, aturan yang mewajibkan Capres untuk cuti pada saat kampanye itu tidak bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, meski diwajibkan untuk cuti, Presiden dan Wakil Presiden yang nantinya kembali maju sebagai Capres tetap memiliki kekuasaan yang utuh. “Cuti itu diberlakukan sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas dasar yang melekat kepada Presiden dan Wakil Presiden,” tegasnya.

“Yang dimaksud fasilitas yang melekat adalah fasilitas pengamanan dan beberapa fasilitas lainnya. Jika cuti bagi Capres pejawat hanya dilakukan saat yang bersangkutan melakukan kampanye. Posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetap. Namun, yang harus dititik beratkan adalah tidak menggunakan fasilitas negara (ketika kampanye),” kata Wahyu mengingatkan. (kn-m10)

Related posts