Ketua IPW : Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur, Ide Berbahaya Bagi Demokrasi

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane. (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) menilai rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadikan dua pejabat Polri sebagai Pelaksana tugas Gubernur adalah ide berbahaya bagi demokrasi, dan akan memicu kecemburuan dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane menyebutkan, ide ini berbahaya karena akan menjadi preseden bagi munculnya dwifungsi Polri. Padahal, salah satu perjuangan reformasi menjatuhkan Orde Baru adalah memberangus dwifungsi ABRI.

“Kami berharap, penguasa harus bisa menjaga independensi dan profesionalisme Polri dan jangan berusaha menarik narik Polri ke wilayah politik praktis. Apalagi hendak menciptakan dwifungsi Polri yang akan merusak citra Polri, dan menyebabkan tidak profesional serta akan menimbulkan kecemburuan TNI,” kata Neta S. Pane, Senin (29/1/2018).

Baca Juga:  Soal Plt Gubernur Dari Polri, Disetujui atau Tidak Terserah Presiden

Karena itu, Neta S. Pane meminta Mendagri harus membatalkan gagasan itu dan mesti memahami tugas kedua Jenderal Polisi yang akan dijadikan pelaksana tugas gubernur sangat berat, terutama dalam mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2018. Assisten Operasi Polri yang akan dijadikan Plt Gubernur Jabar misalnya, tugasnya sangat berat untuk mengendalikan pengamanan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia.

“Bagaimana dia bisa mengatasi kekacauan di daerah lain, jika dia menjadi Plt Gubernur Jabar. Begitu juga Kadiv Propam yang akan jadi Plt Gubernur Sumut, tugasnya harus mengawasi netralitas semua jajaran kepolisian di lapangan. Bagaimana keduanya bisa menjadi wasit yang baik, kalau keduanya juga ditarik tarik sebagai pemain,” papar Neta, seraya berharap Polri sebaiknya menolak rencana dan usulan Mendagri itu agar tetap fokus pada penjagaan keamanan Pilkada 2018. (bnis.c/kn-m08)

Related posts