Ketua DPR RI : Presiden Jokowi Akan Teken Revisi Kedua UU MD3

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Menyusul pro dan kontra UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD), khususnya terkait penambahan kursi DPR/MPR RI dan pasal penghinaan terhadap anggota dewan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani.

“Saya masih memiliki keyakinan Presiden Jokowi akan menandatangani revisi kedua UU MD3, mengingat UU MD3 itu merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah. Termasuk pasal-pasal yang diperdebatkan masyarakat,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kepada wartawan, Rabu (21/2/2018) di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan, kalau Presiden Jokowi belum menandatangani UU MD3 tersebut. Karena itu, Menkumhan diminta untuk terus meyakinkan Presiden, bahwa perubahan atau revisi UU MD3, bisa dilakukan dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana UU lain yang dinilai tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila.

Baca Juga:  Tertib di Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi

Meski revisi UU MD3 tidak ditandatangani oleh Presiden dalam jangka waktu 30 hari, UU tersebut akan berlaku secara sah dan mengikat. “Jadi, jika ada pihak-pihak yang masih tidak sependapat dengan pasal yang ada di UU MD3, dipersilahkan menggugat melalui uji materi di MK,” kata Bambang Soesatyo. (rel/kn-j09)

Related posts