September 26, 2018

Ketua DPR RI : Identifikasi Daerah Rawan Perdagangan Orang

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo .

KarakterNews.com – JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama Instansi terkait, segera mengidentifikasi Daerah atau Desa yang rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Daerah atau Desa rawan TPPO, patut memiliki satuan tugas yang berfungsi menangkal sepak terjang mafia atau sindikat pelaku TPPO. Selama ini, banyak warga menjadi korban TPPO karena minimnya perlindungan dari pemerintah. Hingga kini, upaya pemerintah mencegah TPPO, nyata-nyata belum efektif. Bahkan, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO (RAN PTPPO) 2015-2019 tampaknya belum mencatat progres.

“Mafia pelaku TPPO masih sangat mudah menjaring korbannya di berbagai Daerah dan Desa. Pelaku TPPO mudah menjerat para korbannya, karena masyarakat di banyak daerah belum dibekali pemahaman atau pengetahuan tentang sepak terjang dan modus mafia TPPO,” kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo kepada wartawan, Rabu (28/3/2018) di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Baca Juga:  Ketua DPR : Jihad Perangi Narkoba Dilakukan Dari Hulu Sampai Hilir

Kecenderungan itu juga menggambarkan buruknya koordinasi lintas-sektor dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok warga yang rentan menjadi korban TPPO. Karena itu, untuk memerangi TPPO, Kemenko PMK diminta menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Pemerintah Daerah. Sedangkan Polri dan Ditjen Imigrasi sudah memiliki cukup data tentang TPPO.

Berdasarkan data tersebut, pemerintah sudah bisa mengidentifikasi daerah atau desa yang rawan TPPO. Pada daerah atau desa rawan TPPO itulah hendaknya dibuatkan satuan tugas untuk memantau kegiatan perekrutan tenaga kerja secara ilegal, terutama perekrutan calon PMI. Dalam pemantauan itu, patut untuk dilibatkan adalah kepada desa atau ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW).

Kemenko PMK harus segera mengintensifkan sosialisasi pencegahan TPPO ke Daerah atau Desa-Desa yang rawan TPPO. Gemakan pesan dan informasi tentang potensi TPPO di Daerah atau Desa bersangkutan. Daerah atau Desa yang rawan TPPO hendaknya diumumkan kepada masyarakat, sehingga warga di setiap wilayah dapat menyiapkan langkah antisipatif,” kata Bambang. (kn-j09)

Related posts