September 22, 2018

Ketua DPP Hanura : Dalam AD/ART, Ketua Umum Punya Kewenangan Luas

KarakterNews.com – JAKARTA – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi kembali ke kepengurusan lama, dengan komposisi Ketua Umum, Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Sarifuddin Sudding.

Terkait hal tersebut, Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir menjelaskan, berdasarkan PKPU 20/2018, pasal 11, ayat 5, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh pimpinan lainnya atau pelaksana tugas atau sebutan lain sepanjang diatur AD/ART partai politik.

Posisi Sudding, kata Inas, jadi tidak terlalu signifikan terkait penandatanganan daftar caleg. “Dalam AD/ART, Ketua Umum DPP punya kewenangan yang luas. Kewenangan itu meliputi penandatanganan dokumen pencalegan,” tegasnya.

Baca Juga:  Ketua DPP Hanura : Amien Rais Itu Sedang Panik

“Ketua Umum DPP adalah penanggung jawab keseluruhan struktur organisasi dengan berbagai kewenangan,” pungkas Inas Nasrullah Zubir, saat dikonfirmasi, Rabu (4/7/2018).

“Mengambil kebijakan, keputusan yang bersifat strategis dalam kondisi tertentu untuk menyelamatkan partai, khususnya dalam mengikuti dan pemenangan tahapan pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden,” ujar Inas menjelaskan soal kewenangan Ketua Umum DPP Hanura yang diatur di AD/ART partai.

Dikemukakan Inas, berdasarkan AD/ART Partai Hanura pasal 34, ayat 3, tidak ada masalah andai Sudding digantikan dengan Plt. “Posisi Sekjen Hanura tidak akan diisi oleh Sudding. Ini karena menurut Inas, Sudding tidak pernah berkantor di DPP Hanura,” ungkapnya.

“Perlu digarisbawahi bahwa Sudding tak pernah hadir di kantor resmi DPP Hanura yang terdaftar di KPU-RI, yakni The City Tower lantai 18, Jl MH Thamrin No 81, maka Sudding dapat dianggap berhalangan hadir, sehingga dapat di-Plt-kan oleh Ketua Umum untuk menyelamatkan partai,” pungkas Inas.

Baca Juga:  Ketua DPP Hanura : Amien Rais Itu Sedang Panik

Karena itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang dapat menunjuk seorang Plt Sekjen untuk menandatangani dokumen-dokumen pencalegan,” ujar Inas Nasrullah. (dtk.c/kn-m09)

Related posts