September 22, 2018

Kepengurusan Lama, OSO Tetap Ketua Umum Hanura

Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang.

KarakterNews.com – JAKARTA – Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi kembali seperti sebelum pecah. Pasalnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly memutuskan, Partai Hanura dipimpin oleh Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding.

Surat Menkum HAM itu tertanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor M.HH.AH.11.01/56 tentang Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Surat Menkum HAM terbit mengacu pada beberapa putusan PTUN yang menyidangkan sengketa kepengurusan Hanura.

“Benar,” kata Sudding saat dikonfirmasi perihal surat itu, Rabu (4/7/2018).

Secara terpisah, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir, juga membenarkan surat Menkum HAM tersebut. “Surat itu, mempertegas kepemimpinan Oesman Sapta Odang.

Baca Juga:  Targetkan Tembus 4 Besar Pemilu 2019, Partai Hanura Rapimnas I Pada 4-6 Agustus

Inas Nasrullah menyatakan posisi Sekjen Hanura tidak akan diisi oleh Sudding. Karena kata Inas, Sudding tidak pernah berkantor di DPP Hanura.

“Perlu digarisbawahi bahwa Suding tidak pernah hadir di kantor resmi DPP Hanura yang terdaftar di KPU-RI, yakni The City Tower lantai 18, Jl MH Thamrin No 81, maka Sudding dapat dianggap berhalangan hadir, sehingga dapat di-PLT-kan oleh Ketua Umum untuk menyelamatkan partai,” pungkas Inas.

Dalam AD/ART Partai, disebutkan Inas, Ketua Umum DPP punya kewenangan yang luas. Kewenangan itu meliputi penandatanganan dokumen pencalegan. “OSO dapat menunjuk Plt Sekjen Hanura,” tegasnya.

Alasannya, kata Inas, berdasarkan PKPU 20/2018, pasal 11, ayat 5, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh pimpinan lainnya atau pelaksana tugas (Plt) atau sebutan lain sepanjang diatur AD/ART partai politik. Berdasarkan AD/ART Partai Hanura pasal 34, ayat 3, tak ada masalah andai Sudding digantikan dengan Plt.

Baca Juga:  Kembalikan Berkas Pencalonan, Ade Sandra : Partai Hanura Miliki Visi Bangun Bangsa

“Mengambil kebijakan, keputusan yang bersifat strategis dalam kondisi tertentu untuk menyelamatkan partai khususnya dalam mengikuti dan pemenangan tahapan pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden,” ujar Inas, seraya menjelaskan soal kewenangan Ketua Umum DPP Hanura yang diatur di AD/ART partai. (dtk.c/kn-m09)

Related posts