Kepala Daerah Terpilih Kena OTT, Tetap Sah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yandri Susanto.

KarakterNews.com – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yandri Susanto menegaskan, Kepala Daerah yang terpilih kena Operasi Tangkap Tangan (OTT), tetap sah menjadi kepala daerah.

“Banyaknya kepala daerah yang kena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak terkait dengan Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No.10/2016 tentang Pilkada,” kata Yandri Susanto, kepada wartawan, Selasa (19/9/2017), pada dialektika demokrasi “Marak Kepala Daerah di OTT, Sejauh Mana UU No 10/2016 Diterapkan Penyelenggara Pemilu”, bersama Anggota Bawaslu Rahmat Bagdja dan pengamat politik Voxvol Center, Pangi Syarwi Chaniago di Gedung MPR/DPR RI.

Anggota Fraksi PAN DPR RI ini menyatakan, kepala daerah yang terpilih dan kena OTT tetap sah menjadi kepala daerah, sampai ada hukum tetap, atau mengundurkan diri. “Memang sulit dalam pemilu tanpa dana yang memadai. Sebab, untuk kampanye Pilkada saja bisa membutuhkan miliaran rupiah yang digunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, kaos, dangdutan dan kebutuhan lainnya.

Baca Juga:  Kepala Daerah Tak Bisa Seenaknya Minta Pembebasan Lahan

Selain itu, masyarakat saat ini sulit bisa menghadiri kampanye tanpa diberi transport. Mengapa? Mereka selalu mengatakan kedatangannya di kampanye itu pakai bensin, meninggalkan pekerjaannya di sawah, ladang dan sebagainya, yang jika dihitung dalam sehari bisa mendapatkan Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu. Lalu, apakah transport Rp 100 ribu dana kampanye itu bisa disebut politik uang?” Inilah susahnya. Sehingga kita tak bisa menyalahkan calon kepala daerah, dan juga masyarakat. Makanya, semua harus diperbaiki,” ungkap Yandri.

Pemilu langsung itu mahal. Karena itu, wajar kalau kepala daerah ingin mengembalikan modalnya setelah menjabat. “Kan tidak cukup pengembalian modal, tapi untungnya mana? Itu manusiawi. Yang penting tidak melanggar hukum. Kalau melanggar, ya konsekuensinya OTT KPK,” kata Yandri Susanto, seraya menyayangkan kenapa KPK tidak mengoptimalkan pencegahan. Sebab, bahaya juga kalau banyak kepala daerah kena OTT, karena jabatannya akan dijabat seorang Plt (pelaksana tugas), yang tak boleh membuat kebijakan strategis.

Baca Juga:  Kata Mendagri : 'Kita Tak Tahu Siapa Lawan dan Kawan, Kepala Daerah Berhati-Hati'

Konsekuensinya, kata Yandri Susanto, program pembangunan di daerah tak jalan, sekaligus perekonomian semisal pembangunan infrastruktur jalan, pertanian akan mati. Perekonomian rakyat berhenti dan merugikan semua. Apalagi, jika incumbent akan maju lagi, maka pihak yang berkepentingan akan terus mendekati incumbent itu. “Ada yang mau menjadi sponsor, membiayai pilkada dan sebagainya. Maka, disitulah mereka bisa terjebak dan akhirnya kena OTT,” ujarnya.

Dengan demikian, kalau banyak kepala daerah yang kena OTT bisa mengancam perekonomian dan pembangunan daerah. Tapi, Yandri menolak kalau KPK dibekukan. “Solusinya, kepala daerah harus hati-hati dan KPK dibenahi dengan memprioritaskan upaya pencegahan dari pada OTT,” ungkap Yandri.

Sedangkan Anggota Bawaslu Rahmat Bagdja mengakui, biaya Pilkada langsung itu sangat besar. Dampaknya, Pilkades sampai RW pun saat ini dengan uang. Bahkan, jabatan RT/RW dijadikan modal politik dalam setiap pilkada dan pemilu. Di tahun 2018 ini, ada 171 daerah yang akan gelar pilkada, dan biaya terbesar itu di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

Baca Juga:  "Kami Tangkap Itu, Sekuriti, Kasubdit MA, Pengacara, Tak Ada Hakim"

Kata Rahmat Bagdja, Partai Politik pun sulit membuat laporan keuangannya. Karena ada dana perseorangan, BUMD, dan lain-lain, sehingga Bawaslu juga kesulitan merumuskan pendanaan pilkada itu termasuk politik uang atau tidak. (kn-j08)

Related posts