Kepala Daerah Mau Jadi Capres/Cawapres Wajib Izin Presiden

KarakterNews.com – JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Refrizal menyatakan, bagi Gubernur yang mau dicalonkan menjadi Presiden atau Wapres, sebaiknya sudah mengajukan cuti.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mempersoalkan Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2018, yang di dalamnya mengatur soal izin kepala daerah atau gubernur yang maju sebagai calon Presiden (capres), kata Refrizal (Angota DPR RI FPKS) dalam diskusi “PP Kepala Daerah Nyapres Apakah Sampai di MA?”, Kamis (26/7/2018) bersama Ahmad Baedowi (FPPP) dan pengamat politik Voxvol Center Pangi Sharwi Chaniago, di Gedung MPR/DPR RI Jakarta.

“Saya kira tak usah PP itu dipersoalkan. Jokowi juga negarawan dan saya kira tidak akan menghalangi Gubernur menjadi Calon Presiden. Soal izin Presiden sudah ada aturannya. Kalau sekarang banyak yang meributkan karena PP itu keluar menjelang Pilpres. Sedangkan kalau izin Presiden itu paling lama 15 hari,” ungkap Refrizal.

Baca Juga:  Jusuf Kalla : Presiden Belum Bicarakan Soal Capres dan Cawapres

Dikatakan Refrizal, dipakai atau tak dipakai maka 15 hari paling lama izin keluar. “Saya sampai hari ini belum melihat ada gubernur yang mau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden,” tuturnya.

Sedangkan Wasekjen DPP PPP Ahmad Baedowi menegaskan, keluarnya PP 32/2018 itu bukanlah langkah Jokowi untuk menjegal gubernur atau kepala daerah untuk maju sebagai calon Presiden. Tidak ada yang istimewa dari PP tersebut, karena merupakan turunan dari UU 7/2017 tentang Pemilu. Kepala daerah yang mau menjadi capres atau cawapres wajib izin kepada atasannya yakni Presiden.

“Presiden wajib memberikan izin kepada Kepala Daerah yang mengajukan. Apabila dalam waktu 15 hari izin tidak diberikan oleh presiden maka dengan otomatis sudah diizinkan.” “Sama halnya dengan ketentuan undang-undang, saat presiden tidak mau menandatangani berlaku 30 hari, maka otomatis UU itu berlaku. Inilah yang perlu dipahami duduk perkaranya,” kata Ahmad Baedowi.

Baca Juga:  Layak Jadi Cawapres, Cak Imin Harus Jadi Milik Bangsa Indonesia

Sementara itu Direktur Eksekutif Voxvol Center Pangi Sharwi Chaniago menyatakan, tidak ada yang salah terkait persoalan ini, karena tidak ada hal yang baru. “Di-kasih izin atau tidak, maka tetap bisa mencalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden,” ujarnya.

Ada sentimen yang terbangun seolah istana kurang piawai dalam mengkomunikasikan PP tersebut dengan baik ke masyarakat. “Kalau hal ini tak bisa dikomunikasikan dengan baik, maka secara elektoral mungkin akan merugikan pihak istana,” sebut Pangi Chaniago. (kn-m09)

Related posts