November 21, 2017

Kepala Daerah Harus Cuti, Ahok Malah Mau Uji Materil

pilkadadki_resizeKarakterNews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan seluruh Kepala Daerah yang kembali maju pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada), untuk cuti selama masa kampanye.

Instruksi ini dikemukakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sonny Sumarsono. “Seluruh kepala daerah yang kembali maju dalam Pilkada harus cuti di luar tanggungan selama masa kampanye, ini dilakukan untuk mencegah konflik kepentingan dalam proses Pilkada di daerah,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Sonny, kepala daerah memang harus cuti selama masa kampanye di luar tanggungan negara. Itu sudah ada dalam Undang-Undang. “Pemerintah khawatir terjadi konflik kepentingan selama masa kampanye. Pasalnya, selama ini ada kepala daerah yang memanfaatkan kewenangannya dan mengerahkan pegawai negeri untuk kepentingan politik,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kepala Daerah Tindak Tegas WNA Ilegal

Sekedar diketahui, bahwa pengaturan cuti di luar tanggungan bagi kepala daerah yang kembali maju pada Pilkada, sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 10/2016 tentang Pilkada. “Jika tidak cuti, dikhawatirkan akan menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol keuangan daerah dan mengganggu netralitas pegawai negeri sipil (PNS),” papar Sonny Sumarsono.

Untuk diketahui terkait cuti itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, dirinya tidak ingin cuti atau izin tidak masuk selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab, dirinya (Ahok) ingin mengawasi langsung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang bertepatan dengan masa kampanye.

Alasan itulah, Ahok akan mengajukan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang kampanye Pilkada. Gubernur DKI Jakarta ini menggugat ketentuan bahwa kepala daerah atau calon pejawat harus cuti bila mengikuti kampanye Pilkada.

Baca Juga:  Risma dan Ahok Fifty-Fifty Diusung PDI Perjuangan

Dalam UU Pasal 70 ayat dua menyebut gubernur dapat ikut kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye, sesuai dengan aturan perundangan. Namun, bagi Ahok, dirinya tidak mengambil cuti saat masa kampanye, karena ingin tugas administratifnya sebagai Gubernur bisa tetap berjalan selama masa kampanye. (bns.c/rep.c/kn-m07).

Related posts