Kejati Sumut Pertanyakan, Pemkab Paluta Kutip Pajak Retribusi Register 40 Rp 3 Miliar

Lahan Register 40.
Lahan Register 40.

KarakterNews.com – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menegaskan, perusahaan pengelola diatas lahan Register 40 di luar masyarakat dianggap ilegal. Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta), menerapkan pajak retribusi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di lahan register 40 menjadi pertanyaan.

“Hal ini menjadi pertanyaan bagi Kejati Sumut, kenapa Pemkab Paluta mengutip pajak diatas lahan yang belum berhasil dikuasai oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan,” ungkap Kasi Penkum Kejatisu Bobbi Sandri melalui Kasubsi Humas Yosgernold Tarigan, saat menjawab pertanyaan wartawan, kemarin.

Kata Yosgernold Tarigan, Keputusan Mahkamah Agung No : 2642 K/Pid/2006 Tanggal 16 Februari 2006, Kejaksaan sudah melaksanakan eksekusi lahan register 40 dengan dikuatkan melalui surat berita acara antara Kejaksaan dan Kementerian Kehutanan.

Baca Juga:  Kasus Rusunawa, Kepala Bappeda Sibolga Diperiksa

Ditanya prihal Pemkab Paluta yang menerbitkan izin untuk lokasi pendirian pabrik kelapa sawit (PKS) Bukit Harapan 1 dan 2, dengan ketetapan retribusi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) senilai Rp 3 miliar, ditegaskan Yosgernold, itu ilegal.

Sebelumnya, Kepala BPN dipenjarakan karena mengeluarkan sertifikat dilahan 3.600 hektar yang sudah disertifikasi tersebut dimiliki oleh 1.800 KK, dan pemberian sertifikat diberikan sebelum kasus PT Torganda mencuat kepermukaan.

“Kemenhut belum bisa mengambil lahan itu karena berbagai faktor efek sosial, dan masalah ini sudah dirumuskan ditingkat pusat,” ungkap Yosgernold Tarigan, sembari menyebutkan, Kejati Sumut mendapatkan informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat ini sudah menurunkan tim untuk menelusuri adanya penjualan aset di lahan negara tersebut.

Baca Juga:  Kejati Sumut 'Bidik' Dugaan Penyimpangan Retribusi Center Point, Ini Kata Kadispenda Medan

Juru Bicara Tim Penyelamatan Hutan Register 40, Ricky Sembiring menjelaskan, hasil investigasi lapangan di hutan lindung itu hingga kini masih ada aktivitas. Kerusakan hutan Register 40 makin parah, lahan gundul dan sebagian besar ditanami sawit. (kn-m07)

Related posts