Kejari Medan Akan Periksa Dirut CV Mahesa Bahari Terkait Dugaan Korupsi Rp. 4,8M

ilustrasi
ilustrasi

KarakterNews.com – Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Pidsus Kejari) Medan, telah mengagendakan pemanggilan terhadap Dirut CV Mahesa Bahari, Imam Baharianto pada pekan depan, terkait kasus dugaan korupsi revitalisasi peralatan praktik permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014, sehingga merugikan negara Rp 4,8 miliar dari total anggaran senilai Rp 11,57 miliar.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Bobbi Sandri menjelaskan, Imam direncanakan pekan depan akan dipanggil oleh penyidik sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut. “Kita tunggu saja yang bersangkutan datang memenuhi panggilan penyidik,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (13/9/2016).

Secara terpisah Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Medan, Haris Hasbullah menegaskan, pihaknya telah menyiapkan dakwaan dan sesegera mungkin berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan.

Baca Juga:  Rugikan Negara Rp 4,83 M, Kadisdik Sumut Jadi Tersangka

Haris Hasbullah menepis anggapan adanya tembang pilih terhadap pelaku dimana selaku rekanan dalam proyek tidak di tahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka. “Justru pengungkapan ini setelah menetapkan tiga tersangka sebelumnya, bahkan ketiganya  yakni mantan kepala Dinas Pendidikan Sumut, Masri, Kepala SMKN Binaan Provinsi Sumut, M Rais dan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Tata Usaha (TU) SMKN Binaan Provinsi Sumut, Riswan juga telah diputus pada persidangan di Pengadilan Tipikor Medan,”ucapnya.

Sekedar diketahui, mantan Kadisdik Sumut Masri dihukum 2 tahun penjara denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan sedangkan M Rais dan Riswan dihukum 2 tahun dan 8 bulan penjara serta dibebankan membayar denda Rp 100 juta, tetapi pengganti kurungan kalau tidak membayar denda, majelis hakim membedakan masa kurungan untuk Riswan 2 bulan kurungan, jika tak membayar denda dan Rais 4 bulan kurungan.

Baca Juga:  Tersangka Cek Kosong Rp 400 Juta, Suami Direktur Bank Sumut "Kabur" ?

Ketiganya terbukti melanggar Pasal 3 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini bermula pada 30 April 2014, SMK Negeri Binaan Provsu mendapat kucuran anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik permesinan sebanyak 85 item.

Ketiga terdakwa lalu berulangkali menemui Direktur CV Mahesa Bahari untuk membahas proyek itu. Bahkan biaya keberangkatan terdakwa Riswan dan Muhammad Rais untuk ke Jakarta juga ditanggung oleh CV Mahesa Bahari. Kemudian Agus Daryadi selaku Komisaris CV Mahesa Bahari mengajak Imam Bahriyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari untuk ikut dalam proses pelelangan barang di SMK Negeri Binaan Provsu.

Baca Juga:  Dampak Bentrok PP & IPK, Jaksa Terima 15 SPDP Tersangka Dari Polresta Medan

Selain itu, proses lelang juga terdapat kecurangan dengan memenangkan CV Mahesa Bahari sebagai rekanan tanpa melalui prosedur yang benar. Setelah CV Mahesa Bahari ditetapkan sebagai pemenang, lalu Direktur CV Mahesa Bahari bersama dengan terdakwa Masri menandatangani kontrak..(rv-17)

Related posts