Kebijakan Pemerintah Belum Memihak Desa Pesisir

KarakterNews.com – Keberpihakan Pemerintah membangun Desa Pesisir dinilai masih lemah dibandingkan dengan potensi ekonomi yang dapat digarap. Regulasi dan dukungan pendanaan dipandang belum memihak.

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyoroti problem klasik pembangunan Desa pesisir, yakni perencanaan yang tidak terpadu serta konektivitas pembangunan antarsektor dan hubungan pusat-daerah yang lemah.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia M. Abdi Suhufan mengemukakan, Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang teralokasi di Desa-Desa pesisir yang berkategori daerah tertinggal dan pulau terluar.

“Pemerintah harus melihat kembali efektivitas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal. Regulasi yang berbasis Kabupaten itu tumpang-tindih dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau Terluar yang berbasis pulau. Mesti dilihat apakah kedua regulasi itu dalam pelaksanaannya saling menguatkan, melemahkan, atau tidak ada koneksi sama sekali,” ujar Abdi Suhufan, belum lama ini.

Berdasarkan studi DFW Indonesia, dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku, 8 Kabupaten tergolong daerah tertinggal. Salah satu Kabupaten itu adalah Maluku Tenggara Barat dengan tingkat kemiskinan 28,1% dari 111.883 jiwa penduduk dan indeks pembangunan manusia, hanya 61,1 atau berada di peringkat 10 dari 11 Kabupaten yang ada.

Contohnya, wilayah yang memiliki potensi produksi rumput laut yang luar biasa, tapi tidak memiliki unit pengolahan rumput laut yang seharusnya bisa memberi nilai tambah. Data produksi rumput laut kering Maluku Tenggara Barat pada 2016 tercatat sebanyak 10.714 ton dengan nilai Rp 96,4 miliar.

“Belum ada perbaikan signifikan dalam mengatasi ketertinggalan di Maluku. Ini karena implementasi program yang terfragmentasi berdasarkan sektor dan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong program pemberdayaan desa pesisir yang lemah,” ungkap Abdi Suhufan, seraya menambahkan, DFW mengusulkan agar pabrik rumput laut di Maluku Tenggara Barat yang dibangun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diaktivasi. Pabrik di Saumlaki tersebut dibangun pada Tahun 2010, tapi belum beroperasi hingga kini. (bns.c/kn-m10)

Related posts