Kata OSO, Jokowi Tak Suka Keributan Dipertontonkan Pada Rakyat

Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta.
Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang.

KarakterNews.com – Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, perekomian Nasional dimasa ke depan diyakini akan semakin baik, dibandingkan sebelumnya.

Perombakan kabinet dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu lalu khususnya di jajaran kementerian ekonomi dan keuangan yang dijabat oleh Sri Mulyani Inderawati, terbukti kabinet baru itu mendapat respon positif dunia internasional,” kata Oesman Sapta Odang, disela-sela pameran pariwisata ekonomi kreatif Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Sabtu (30/7/2016) di Jakarta.

Oesman Sapta Odang akrab disapa OSO, meminta masyarakat tidak usah khawatir dengan Sri Mulyani, sebab jabatan Menkeu tetap akan berada dalam kendali Presiden Jokowi. Demikian pula Wiranto, yang banyak disebut terkait pelanggaran HAM pada Mei 1998. “Hal itu sudah ada penyelesaiannya sendiri. Wiranto pun sudah berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya menjadi program Luhut Binsar Panjaitan,” ungkapnya.

Baca Juga:  Mundur Dari Wakil Ketua MPR, Pengganti Oesman Sapta Disiapkan

Menyinggung soal Menteri BUMN Rini Soemarno dan Rizal Ramli, kata Oesman, perombakan kabinet ini merupakan hak prerogative Presiden Jokowi. Selain itu, Rizal Ramli itu tidak cocok berada dalam tim, melainkan dia harus memimpin tim. “Presiden Jokowi juga tidak suka dengan keributan dan kegaduhan yang dipertontonkan kepada rakyat,” sebutnya.

Berbicara soal tantangan Menteri Perdagangan yang dijabat oleh Politisi NasDem, Enggartiasto Lukito, disebutkan OSO, yang terpenting itu adalah bisa tidak Menteri Perdagangan yang baru ini menurunkan harga daging dari Rp 120 ribu/Kg menjadi Rp 80 ribu/Kg, seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. “Ujian Mendag ini, antaralain soal harga daging dan gula,” ujarnya.

Baca Juga:  Ketua DPR RI : Presiden Jokowi Akan Teken Revisi Kedua UU MD3

“Saya optimis, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito akan mampu. Hanya saja untuk masalah ini jangan membatasi peran swasta. Karena, negara yang maju itu, banyak melibatkan swasta dan pemerintah hanya membuat regulasi, aturan yang baik,” pungkas Oesman Sapta. (kn-j08)

Related posts