November 23, 2017

Kata Oesman Sapta, “Menteri BUMN Belum Paham Kartel Daging”

Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta.
Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta.

KarakterNews.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Oesman Sapta menilai Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Rini Soemarno, belum tahu banyak soal kartel daging sapi yang sudah berjalan selama ini. Karenanya, wajar jika terjadi cekcok antara Kementerian terkait, akibat tidak ada titik temu dan tidak kompak di internal Kementerian sendiri dalam menghadapi kartel daging tersebut.

Dalam dialektika demokrasi “Presdien Jokowi dan Kartel Daging Sapi” bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi dan Anggota DPR RI Fraksi PPP M. Iqbal, Kamis (9/6/2016) di Gedung DPR RI, dikemukakan Oesman Sapta, dirinya tahu Menteri BUMN itu masih baru. “Makanya, untuk membicarakan daging sapi itu tidak ada kesepakatan antara Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Meneg BUMN, sehingga tidak kompak dalam menghadapi kartel daging sapi itu, dan harga daging tetap tembus Rp 130 ribu,” ungkapnya.

Kesimpulannya, kata Oesman Sapta akrab disapa OSO, kasus daging ini dari tahun ke tahun begini terus?. Selama ini tidak ada yang berani membongkar. Karena itu, pers MPR RI inilah yang harus berani menulis dan terus mengkritik soal daging ini. Kami di MPR ini untuk apa kalau terus-menerus diam dan tidak membela kepentingan rakyat.

Kebutuhan daging Indonesia sebanyak 650 ton/tahun, itu setara dengan 3,9 juta sapi. Sementara stok sapi dalam negeri tidak mencukupi, sehingga solusinya harus impor. Apalagi konsumsi daging warga Indonesia terendah, yaitu 2 Kg/perkapita/orang/tahun. Sedangkan Brasil mencapai 90 Kg, Amerika Serikat 80 Kg, Eropa 60 Kg. “Jadi, kalau anak-anak kita kurang gizi, jangan salahkan anak. Tapi, kita yang salah karena takut sama kartel,” tegas Oesman.

Presiden Jokowi berani membuat kebijakan dengan mematok harga Rp 80 ribu/Kg. Hanya asosiasi impor daging yang menolak dengan menetapkan harga Rp 130 ribu/Kg. “Jadi, kita harus membangun sistem. Khususnya perlakuan terhadap pengusaha pribumi, yang ternyata dihambat oleh kartel. Hal itu terjadi sejak perizinan, jaminan ke bank, stok daging di Australia, sampai distribusi ke Indonesia,” ungkap Oesman Sapta.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengapresiasi langkah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang telah memberikan sanksi terhadap 32 perusahaan importir yang terbukti melanggar aturan dan melakukan penimbunan.

“Kalau pemerintah memang terlambat mengantisipasi daging ini, dahulu daging beku itu tidak boleh masuk pasar tradisional, kecuali ke hotel, restoran dan sebagainya. Namun, dengan Permendag RI No.37 tahun 2015, daging beku itu bisa masuk pasar tradisional, karena suplai daging dalam negeri tidak mencukupi. BUMN pun tak mampu intervensi harga karena kemampuannya terbatas,” ungkap Viva Yoga.

Sedangkan M. Iqbal mengakui, jika jumlah sapi lokal terbatas. Sehingga wajar jika setiap tahun selalu terjadi lonjakan harga daging sapi berikut impor sebagai solusi. “Solusinya sudah tahu, yaitu dengan impor, tapi pemerintah terlambat mengantisipasinya, sehingga harga tetap tidak terbendung,” ujarnya. (kn-j09)

Related posts