Kata Hanif Dhakiri, Majikan Bayar THR Asisten Rumah Tangga

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri.
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri.

KarakterNews.com – Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan aturan, mewajibkan majikan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para asisten rumah tangga (ART). Karena, ada sanksi yang harus dihadapi majikan kalau tidak memenuhi hak dari para ART.

Kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, aturan mengenai kewajiban bagi majikan untuk memberikan THR bagi asisten rumah tangga itu, tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Dalam pasal yang tertuang dalam aturan itu dijelaskan mengenai hak-hak yang harus didapat oleh asisten rumah tangga. “Di situ sudah diatur mulai dari cuti, jam kerja, sampai THR. Meskipun tidak disebutkan jumlah, tapi dicantumkan bahwa THR merupakan hak bagi ART,” kata Hanif, seperti dilansir Liputan6.com, Rabu (22/6/2016).

“THR wajib diberikan oleh majikan kepada setiap ART. Kalau terdapat majikan yang tidak memberikan hak, maka terdapat sanksi yang menunggu. Jika ada Peraturan Menteri-nya berarti bisa dibilang wajib. Tapi apakah bisa dibawa ke ranah pidana. Kita liat aturannya nanti,” sebut Hanif.

Untuk pekerja buruh, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta, sebelum H-7 Lebaran, perusahaan wajib memberikan THR karyawan. Apabila melanggar maka Kementerian Ketenagakerjaan tidak segan-segan untuk memberikan sanksi sesuai yang telah diatur. Misalnya yang paling ringan adalah denda sebesar 5 persen.”Pengenaan denda, tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap membayar THR,” tegasnya.

Sanksi sudah ada di dalam regulasi kita yang baru mengenai sangsi administratif baik pembayaran upah maupun pembayaran THR. Sanksi ada teguran, denda atau pemberhentian produksi,” pungkas Menteri Hanif, sembari menambahkan, untuk bisa mengontrol perusahaan yang ada di Indonesia, supaya taat terhadap pembayaran THR, Kementerian Ketenagakerjaan telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja di daerah-daerah agar membentuk posko pengaduan masalah THR. (l6.c/kn-m09)

Related posts