November 23, 2017

Kata Calon Anggota KPID, “Komisi A DPRD Sumut Tidak Transparan”

Nahot_resizeKarakterNews.com – Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID Sumut), Nahot Tua Parlindungan Sihaloho (foto) menuturkan, bahwa Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), masih tidak transparan dalam proses seleksi calon Anggota KPID, seperti tidak dipublikasikannya hasil penilaian Tim Seleksi (timsel), hasil uji publik dan fit and propertes yang dilakukan dengan sistim face to face.

Terkait tidak transparan tersebut, Nahot Tua Parlindungan Sihaloho telah mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Sumut, pada 30 Mei 2016 lalu, dimana berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Saya meminta Komisi A DPRD Sumut untuk membuka informasi terkait seleksi calon Anggota KPID priode 2016-2019. Transparansi informasi hasil penilaian calon anggota KPID dianggap penting untuk menghindari persepsi negatif publik terhadap DPRD Sumut,” ungkap Nahot Tua Parlindungan Sihaloho, melalui siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (3/6/2016).

Dikatakan Nahot Tua, informasi yang dimintanya, yakni; salinan hasil seleksi setiap ujian tertulis, psikotes dan wawancara yang diserahkan Timsel kepada Komisi A, termasuk hasil penilaian fit and propertes yang dilakukan setiap Anggota Komisi A kepada setiap calon KPID Sumut. Selain itu, juga diminta informasi salinan notulensi penetapan Anggota KPID serta salinan anggaran yang dibebankan untuk seleksi calon Anggota KPID Sumut,” ujarnya.

Menyinggung hak rakyat terhadap informasi publik, dikemukakan Nahot Tua, bahwa UU KIP menjadi penjabaran konkret atas pemenuhan hak atas informasi yang diamanatkan konstitusi dengan memberi kewajiban kepada badan publik dalam hal ini DPRD Sumut sebagai pihak yang harus memenuhi hak atas informasi itu. “Harus dipahami, bahwa lemahnya informasi terhadap publik menjadi salah satu penyebab utama terjadi penyelewengan di negara ini, sehingga berujung kepada kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” pungkas Nahot Tua Parlindungan Sihaloho.

Terkait adanya permintaan informasi apa karena tidak terpilih sebagai anggota KPID, dijawab Nahot Tua, bahwa permintaan informasi bertujuan memastikan setiap proses seleksi dilakukan secara objektif, mendorong DPRD Sumut untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat, serta sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi. “Saya melakukan permintaan informasi bukan karena tidak terpilih, justru hingga saat ini, kita belum membaca hasil pengumuman anggota KPID yang terpilih. Kalau ternyata nantinya saya terpilih, maka saya tetap melakukan permintaan informasi tersebut,” tegasnya.

“Keterbukaan informasi di DPRD Sumut dapat dijadikan indikator gagal atau berhasilnya mereka dalam pembuatan regulasi, pengawasan, rekrutmen dan promosi jabatan publik serta semangat pemberantasan korupsi. Sebab, keterbukaan informasi adalah sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya yang berakibat kepada kepentingan publik,” papar Nahot Tua Parlindungan Sihaloho. (kn-m08)

Related posts