Kasus Penguasaan Register 40, Hakim PN Medan Tolak Pra Peradilan PT Torganda dan Torus Ganda

Lahan Register 40.

KarakterNews.com – MEDAN – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, mengadili sidang pra peradilan almarhum Sutan Raja Darianus Lungguk Sitorus alias DL Sitorus, tersangka kasus dugaan penguasaan lahan secara ilegal di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, menolak sebagian isi permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Sihar Sitorus selaku ahli waris dari tersangka almarhum DL Sitorus.

Ditolaknya sebagian permohonan tersebut, maka Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia melanjutkan proses penyidikan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh PT Torganda dan PT Torus Ganda.

Dalam sidang yang digelar selama satu jam di PN Medan pada Kamis (8/2/2018) sore, dengan Hakim tunggal Irwan Effendi. Hakim berpendapat, proses penyidikan dan penahanan yang dilakukan Dirjen Gakkum Kementerian LHK terhadap almarhum DL Sitorus selaku direktur utama dari PT Tor Ganda dinyatakan sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Baca Juga:  Kasus Penguasaan Lahan, Sebagian Permohonan Pra Peradilan DL Sitorus Ditolak

Namun hakim berpendapat, penetapan tersangka terhadap almarhum DL Sitorus, batal demi hukum karena telah meninggal dunia dan harus dikeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan terhadap individu DL Sitorus. Sedangkan permohonan kedua dan ketiga terkait koorporasi, tidak dikabulkan hakim PN Medan, karena dinilai kompetensinya tidak tepat dalam persidangan pra peradilan tersebut.

Terkait putusan pra peradilan ini, Dirjen Gakkum menyatakan akan melakukan pengembangan dan melanjutkan proses penyidikan kejahatan korporasi, termasuk melakukan somasi, peringatan dan menyurati gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia karena hasil produksi dari lahan seluas 47 ribu hektar di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) oleh PT Tor Ganda dan PT Torus Ganda tersebut merupakan produk illegal, karena lahannya dikuasai secara illegal oleh DL Sitorus.

Baca Juga:  DL Sitorus 'Korban' Diskriminasi Kementerian KLH, Ini Kata Politisi PDI Perjuangan

Dirjen Gakkum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani menjelaskan, sidang pra peradilan ini digelar sebagai upaya Sihar Sitorus selaku ahli waris untuk membersihkan status ayahnya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penguasaan lahan secara ilegal dan juga tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh penyidik Dirjen Gakkum Kementerian LHK pada Mei 2017.

Sebelum meninggal dunia pada 3 Agustus 2017 lalu, almarhum DL Sitorus pernah mendapat vonis delapan tahun penjara dengan kasus yang sama di tingkatan Mahkamah Agung pada tahun 2006. Meski telah menjalani masa penahanan, tapi hingga saat ini lahan seluas 47 ribu hektar di Kabupaten Padang Lawas yang dikuasai tersangka, masih belum diserahkan kepada negara. (kn-m09)

Related posts