February 21, 2018

Kasus Penguasaan Lahan, Sebagian Permohonan Pra Peradilan DL Sitorus Ditolak

Sihar Sitorus bersama keluarga besarnya ziarah ke makam alm DL Sitorus di Desa Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Sabtu (3/2/2018) lalu. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Medan yang mengadili sidang pra peradilan almarhum Sutan Raja Darianus Lungguk Sitorus alias DL Sitorus, tersangka kasus dugaan penguasaan lahan secara ilegal di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, menolak sebagian isi permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Sihar Sitorus selaku ahli waris dari tersangka almarhum DL Sitorus.

Dengan ditolaknya sebagian permohonan tersebut, maka Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia melanjutkan proses penyidikan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh PT Tor ganda dan PT Torus Ganda.

Dalam sidang digelar, pada Kamis (8/2/2018) sore di PN Medan selama satu jam, Hakim tunggal Irwan Effendi menolak permohonan untuk mencabut status tersangka korporasi PT Tor ganda dan PT Torus ganda yang diwakili oleh direktur utama almarhum DL Sitorus.

Baca Juga:  DL Sitorus 'Korban' Diskriminasi Kementerian KLH, Ini Kata Politisi PDI Perjuangan

Hakim berpendapat, proses penyidikan dan penahanan yang dilakukan Dirjen Gakkum Kementerian LHK terhadap almarhum DL Sitorus selaku Direktur Utama dari PT Tor Ganda, dinyatakan sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Ditolaknya sebagian permohonan yang diajukan oleh bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Sitorus selaku ahli waris dari almarhum DL Sitorus, Dirjen Gakkum menyatakan akan melanjutkan proses penyidikan kejahatan korporasi. Kegiatan transaksi jual-beli kelapa sawit maupun minyak kelapa sawit (CPO) yang dilakukan di atas lahan seluas 47 ribu hektar di Kabupaten Padang Lawas oleh PT Tor Ganda dan PT Torus Ganda.

Sementara terkait status tersangka almarhum DL Sitorus sebagai individual, Hakim PN Medan memerintahkan penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, dikarenakan almarhum DL Sitorus meninggal dunia saat proses penyidikan pada 3 Agustus 2017 lalu.

Baca Juga:  Kasus Penguasaan Register 40, Hakim PN Medan Tolak Pra Peradilan PT Torganda dan Torus Ganda

Dirjen Gakkum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani menuturkan, sidang pra peradilan ini digelar sebagai upaya Sihar Sitorus untuk membersihkan status ayahnya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penguasaan lahan secara ilegal dan juga tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh penyidik Dirjen Gakkum Kementerian LHK pada Mei 2017.

Sebelum meninggal dunia pada 3 Agustus 2017 lalu, almarhum DL Sitorus pernah mendapat vonis delapan tahun penjara dengan kasus yang sama di tingkatan Mahkamah Agung pada tahun 2006, dan telah menjalani masa penahanan. Namun hingga saat ini lahan seluas 47 ribu hektar di Kabupaten Padang Lawas yang dikuasai tersangka masih belum diserahkan kepada negara. (kn-m09)

Related posts