November 21, 2017

Kalimat ‘Kita Lihat Nanti Ya Lae’, Tim Asistensi Bawaslu Sumut Dijatuhi Peringatan Keras

Anggota DKPP periode 2017-2022, Hasyim Asy’ari (KPU), Ratna Dewi Pettalolo (Bawaslu), Hardjono, Teguh Prasetyo, Dr Muhammad, Alfitra Salam dan Ida Budhiati. (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Tim Asistensi Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Utara, Julius A. Lamhot Turnip dijatuhi sanksi peringatan keras oleh Ketua Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono didampingi Anggota Majelis, Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salam dan Ida Budhiati.

Sanksi peringatan keras kepada Julius A. Lamhot Turnip, dibacakan dalam sidang agenda pembacaan tujuh Putusan, pada Selasa (17/10/2017), yang bersidang di ruang sidang DKPP, Gedung Bawaslu, Lantai 5, Jakarta.

Anggota Majelis DKPP, Ida Budhiati menjelaskan, pertimbangan putusan terhadap Julius A. Lamhot Turnip selaku Teradu I, Tim Asistensi Bawaslu Sumatera Utara, memberi tanggapan WhatsApp ajakan Pengadu untuk bertemu, kepada Pengadu dengan menjawab “Kita lihat nanti ya Lae” merupakan tindakan kurang patut menurut etika.

Baca Juga:  JR Saragih Tak Bisa Mengganti Amran Sinaga

Pasalnya, Teradu I secara sadar mengetahui jika Pengadu sebagai salah satu peserta seleksi Panwas, yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan kepada Teradu II. Jawaban Teradu I yang menyatakan, “Kita lihat nanti ya Lae” merupakan bentuk respon yang memberi pengharapan kepada Pengadu, yang tidak sepatutnya dan tidak dibenarkan menurut etika. Tindakan dan perbuatan Teradu I secara etik telah menimbulkan syakwasangka yang berimplikasi terhadap menurunnya kepercayaan dan kehormatan penyelenggara Pemilu,” ungkap Ida Budhiati.

Di sisi lain, Ida Budhiati menambahkan, Teradu I terbukti melanggar Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat (2) huruf b junctoPasal 8 huruf b, “menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain”.

Baca Juga:  Pj Bupati Ikut Bertanggungjawab Pilkada Tapteng, 3 Bulan Personil Panwas Belum Gajian

Terkait Pengadu yang mendalilkan bertemu dengan Teradu II bersama Teradu I dengan seorang bernama Sitorus di Ucok Durian, berlokasi di Jalan KH Wahid Hasyim pada 7 Juli 2017, tidak meyakinkan DKPP. Pada 7 Juli 2017 Teradu II tidak berada di Medan dan sedang melakukan perjalanan dinas sejak 6 Juli 2017 menuju Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

“Merehabilitasi nama baik Teradu II atas nama Hardi Munte selaku Anggota Bawaslu Sumatera Utara,” pungkas Harjono, ketika membacakan amar putusan.

Diketahui sebelumnya, Pengadu dalam perkara ini, Pangulu Siregar, mendalilkan bahwa Julius A. Lamhot Turnip, Pengadu I, dan Hardi Munte, Pengadu II diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum atas tindakannya meminta uang sebesar Rp 30.000.000 sebagai “mahar” yang dipersyaratkan agar bisa lolos menjadi Anggota Panwas Kabupaten Asahan.

Baca Juga:  Catatan Akhir 2016, Sumut Laboratorium Pilkada Nasional 2024

Selanjutnya, Pengadu bersedia memenuhi permintaan itu dan menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000 pada 13 Juli 2017 di Hotel Syariah Al-Jayri. Teradu I kemudian menyerahkan soal-soal seleksi diduga sama dengan soal-soal yang digunakan pada saat tes tertulis seleksi Panwas Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara. (dkpp.go.id/kn-m08)

Related posts