December 18, 2017

Jika Lepas Tanggungjawab, Panwascam di Pidana Penjara dan Denda

Ketua dan Anggota serta staf Bawaslu Sumut, ketika memperingati Hari Ulang Tahun Bawaslu, beberapa waktu lalu. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) wajib mengawasi setiap tahapan pemilihan umum, kalau melepas tanggungjawab yang sudah diberikan Undang-Undang, ancamannya pidana penjara dan denda.

“Panwaslu Kecamatan, jika tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU, dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten dan Kota, bisa dipidana penjara dan denda,” tegas Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Bawaslu Sumut), Hardi Munthe, saat Bimbingan Teknis Persiapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Grand Antares Medan, Sabtu (16/9/2017).

Sanksi Pidana penjara dan denda itu diatur dalam UU No 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 507 ayat (2) disebutkan, setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota, dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Baca Juga:  Bawaslu Sumut : Profesionalitas Penyelenggara Sangat Diperlukan di Pilkada 2018

Ketentuan UU ini harus disosialisasikan kepada calon Panwaslu Kecamatan yang mendaftar. Tidak hanya tugas, wewenang dan kewajiban, tapi sanksi pidana juga disampaikan,” kata Hardi Munthe.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumut, Aulia Andri dalam kegiatan yang sama menyatakan, strategi pengawasan mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu. “Pencegahan melalui identifikasi dan memetakan potensi pelanggaran. Melihat sejarah kepemiluan di wilayah kecamatan, pengaruh ketokohan masyarakat, kerawanan perbatasan dan kawasan yang sulit diakses hingga kawasan bencana alam,” ungkapnya.

Kata Aulia Andri, Panwascam itu ujung tombak dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran, karena melihat langsung kondisi wilayah dan masyarakat setempat. “Koordinasi lintas instansi dan kelompok masyarakat menjadi langkah pencegahan. Panwascam berkewajiban meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal turut serta mengawasi setiap tahapan Pemilu,” pintanya.

Baca Juga:  Soal Putusan DPP Golkar di Pilgubsu 2018, Ini Jawaban Ngogesa Sitepu

Sedangkan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengemukakan, pembentukan Panwascam di Sumatera Utara akan dimulai minggu ini. “Kita berharap semua Anggota Panwascam di Sumut sudah dilantik paling lama 9 Oktober 2017,” pungkasnya.

“Tugas-tugas berat yang menjadi tanggungjawab Pawascam, mengawasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Sumatera Utara, mengawasi tahapan persiapan Pemilihan Umum. Sedangkan delapan (8) Kabupaten/Kota diselenggarakan juga pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota,” ujar Syafrida, seraya berharap Panwas Kabupaten/Kota agar serius dalam melakukan seleksi Panwascam. (kn-m09)

Related posts