Jazuli Juwaini : Fraksi PKS Tidak Kirim Anggota Dalam Panitia Angket

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini.

KarakterNews.com – JAKARTA – Sejak awal, Fraksi PKS menyatakan sikap tegas tidak menyetujui penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesan menghalang-halangi KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Fraksi PKS menilai pengesahan hak angket KPK di sidang paripurna yang lalu adalah accident karena tanpa menanyakan pendapat fraksi-fraksi dan menafikkan suara-suara yang berbeda. Karena itu, Fraksi PKS telah melayangkan surat protes resmi kepada Ketua DPR agar mengoreksi prosedur dan keputusan paripurna,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, dalam siaran pers yang diterima Sabtu (6/5/2017).

Disebutkan Jazuli Juwaini, prosedur pengambilan keputusan itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU 17/2014 tentang MD3, Pasal 231 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat; (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Baca Juga:  Kata Jazuli, Pemimpin Harus Punya Sensitivitas

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 199 Ayat (3): Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir. “Ketok palu pimpinan sidang pada sidang paripurna yang lalu, jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal-Pasal di atas,” ungkap Jazuli.

“Kita tidak berhenti pada penyampaian surat protes saja, Fraksi PKS menegaskan tidak akan mengirimkan anggota atau wakil dalam Panitia Angket yang akan dibentuk. “Jelasnya, Fraksi PKS tidak akan mengirim anggota dalam Panitia Angket,” pungkas Jazuli Juwaini, seraya mengemukakan, bila mayoritas Fraksi menolak terlibat, maka panitia angket akan kehilangan legitimasi karena UU 17/2014 Pasal 201 Ayat (2) jelas menyatakan, keanggotaan panitia angket terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Baca Juga:  Tangkap Kapal Ikan Ilegal Dari China, Anggota DPR FPKS Apresiasi Pemerintah

Ditegaskan Jazuli Juwaini, bila mayoritas Fraksi menolak Panitia Angket secara otomatis berimplikasi pada kuorum dalam pengambilan keputusan. Kalau syarat kuorum tidak terpenuhi dengan sendirinya penggunaan hak angket batal. “Hal ini sejalan dengan ketentuan UU 17/2014 Pasal 232 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengatur mengenai kuorum pengambilan keputusan rapat DPR,” ujarnya. (rel/kn-m09)

Related posts