November 21, 2017

Jangan Libatkan SARA Dalam Pilkada Sibolga

Medan – Ikatan Mahasiswa Tapanuli Tengah Sibolga (Imatatsi) meminta agar kontestan Pilkada di Kota Sibolga tidak melibatkan unsur Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) dalam melakukan kampanye dan penggalangan dukungan.

Demikian Ketua Imatatsi, Ryan dalam siaran pers kepada wartawan di Medan, Senin (26/10/2015). “Membawa-bawa unsur SARA adalah hal yang sensitif, sebab akan menimbulkan pengkotak-kotakan di tengah-tengah masyarakat, dampaknya tentu tidak baik dimasa kedepan,” tegasnya.

Kata Ryan, pertarungan politik memang menjadi gengsi tersendiri baik pada pasangan calon maupun lembaga-lembaga politik yang berkepentingan. “Kita mau proses Pilkada berlangsung cerdas, mengedepankan visi-misi, kampanye yang bermarwah, dan tanpa membawa-bawa sentimen SARA,” ungkapnya.

Tidak hanya soal SARA, sebut Ryan, Pilkada acap kali menyuguhkan pertarungan opini yang menggunakan kata-kata tidak mendidik bahkan mengarah pada ‘black campaign’. “Isu-isu ‘black campaign’ kadang tak dapat dibendung oleh masing-masing tim pemenangan. “Kita minta, masing-masing tim untuk menahan diri, silahkan ‘negatif campaign’, asal bukan ‘black campaign’. Kami juga tak menginginkan, kemenangan diperoleh karena kampanye hitam, benar-benar tidak mendidik tidak mencerdaskan pemilih secara politik,” ujarnya.

Baca Juga:  Plt. Gubsu : Bawaslu & Panwas Harus Punya Integritas Pada Pasangan Incumbent

“Pilkada Sibolga 2015 ini, tentu menjadi pertaruhan bagi berjalannya pemerintahan hingga 5 tahun ke depan. Aspek pembangunan, kesejahteraan dan keberpihakan pada kaum marginal harus menjadi alasan yang kuat menentukan pilihan. Misalnya memberanikan diri melakukan kontrak politik, visi dan misi terukur dan juga track record para kandidat,” ujarnya.

Imatatsi juga menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 9 Desember 2015 mendatang. “Memilih tidak memilih, sebenarnya tidak akan menghalangi Pilkada berlangsung. Sangat disayangkan, jika Golput sangat tinggi, sebab ini mengidentikkan tingkat kepercayaan publik terhadap pasangan calon,” kata Ryan, seraya mengingatkan, independensi pelaksana hajatan Pilkada agar dijunjung tinggi. Selain itu, Panwaslu dan lembaga penegak hukum di dalam Gakumdu, juga harus bekerja ekstra dan tanpa berpihak. (rel/kn-08)

Related posts