November 23, 2017

Hingga Jumat Ini, Kepala Daerah ‘Potong’ DAK Fisik 2016 Minimal 10 Persen

Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro.
Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro.

KarakterNews.com – Pemerintah Pusat meminta setiap Pemerintah Daerah memangkas pagu dana khusus fisik minimal 10 persen. Hal ini diumumkan lewat Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan pada 8 April lalu, terkait dengan rencana penurunan target penerimaan dan pagu belanja dalam perubahan APBN tahun 2016,

“Kita harapkan Saudara untuk dapat mengurangi/memotong secara mandiri (self-blocking) sebesar minimal 10 persen dari total pagu alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2016,” pinta Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro, dalam suratnya kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota se Indonesia, Kamis (28/4/2016).

Pemangkasan DAK fisik secara mandiri itu dapat dilakukan pada bidang/subbidang sesuai dengan prioritas daerah dengan beberapa pertimbangan, antara lain, pertama, kesiapan proses pengadaan barang dan jasa. Kedua, kesiapan rencana kegiatan. Ketiga, kesesuaian kegiatan dengan prioritas nasional. Keempat, kemampuan bidang tersebut dalam penyerapan anggaran.

Laporan rincian pemangkasan sudah harus disampaikan daerah dan diterima oleh Dirjen Perimbangan Keuangan paling lambat, Jumat (29/4/2016) pada pukul 17.00 WIB. Hal ini dikarenakan akan dimulainya pembahasan APBNP 2016 pada Mei 2016.

“Jika dalam batas waktu tersebut tiap pemerintah daerah belum menyampaikan laporan pemangkasan secara mandiri, Kemenkeu akan melakukan pemangkasan langsung. “Dengan memperhatikan besaran DAK reguler dan/atau DAK infrastruktur publik daerah yang telah dialokasikan,” ungkap Bambang.

Dalam APBN Tahun 2016, Dana Transfer Khusus (DTK) dialokasikan Rp 208,91 trilun. Dari pagu tersebut, alokasi DAK Fisik Rp 85,44 triliun. Sementara alokasi DAK Non Fisik senilai Rp 123,48 triliun. DAK Fisik terdiri atas DAK Reguler Rp 55,1 triliun, DAK Infrastruktur dan Publik Daerah Rp 27,5 triliun, dan DAK Afirmasi Rp 2,8 triliun.

Sebelumnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengungkapkan dalam mengucurkan DAK, pemerintah pusat berpatokan pada usulan proposal tiap Pemerintah Daerah yang telah memiliki diskresi untuk menentukan kegiatan dan ‘menu’ sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Sesuai international best practice, kata Menkeu, DAK merupakan instrument kebijakan pemerintah dalam mengarahkan daerah untuk mendorong pembangunan infrastruktur pada bidang-bidang yang menjadi prioritas nasional dan kebutuhan daerah serta mengurangi ketimpangan penyediaan layanan publik antar-daerah. (bns.c/kn-m07)

Related posts