September 26, 2018

Hinca Panjaitan : Daripada Perppu, Partai Demokrat Lebih Setuju Revisi UU Pilkada

Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, yang juga Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat. (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menegaskan, Partai Demokrat tidak sependapat dengan usulan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu), atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Usulan Perppu Pilkada berkaitan wacana perubahan aturan soal pergantian calon kepala daerah yang berstatus tersangka. “Tidak ada urgensi dari penerbitan Perppu UU Pilkada. Meskipun saat ini terdapat sejumlah calon Kepala Daerah yang berstatus tersangka. Namun adanya aturan tidak boleh mengganti atau mengundurkan diri pasangan calon pasca penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi dilematis sejumlah partai politik pendukung,” ungkap Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Baca Juga:  Partai Demokrat Siapkan AHY Maju di Pilpres 2019

“Pasal 22 UUD, Perppu itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan baru akan dikeluarkan saat negara dalam keadaan darurat. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini dalam keadaan darurat, kami tidak melihat urgensi Perppu itu,” tegas Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Kata Hinca, sekalipun pihaknya memahami bahwa Partai politik dirugikan karena tidak dapat mengganti calon yang berstatus tersangka. Namun perubahan aturan norma sebaiknya tidak menggunakan Perppu.

“Perppu itu hanya dikeluarkan oleh Presiden ketika keadaan itu darurat, kalau satu, dua tiga empat lima orang, dibandingkan 250 juta orang tentu belum seimbang. Namun, iya itu terserah Presiden. Kalau Presiden ambil Perppu ya tinggal di DPR nanti,” kata Hinca Panjaitan.

Baca Juga:  Pemilu 2019, Demokrat Optimis Bangkit Dari Keterpurukan

Dikemukakan Hinca, daripada Perppu, Partai Demokrat lebih setuju jika perubahan aturan menggunakan mekanisme normal yakni revisi UU Pilkada. Meskipun, revisi UU Pilkada akan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karenanya, kalau revisi dilakukan sebaiknya untuk Pilkada selanjutnya.

“Sekalipun kita mungkin akan merasa dirugikan kalau ada nanti kader kami juga tapi kita harus kembalikan ke mekanisme konstitusi. Saya lebih cenderung normatif dan proses normal saja untuk proses perbaikan atau revisi UU bukan dengan Perppu,” ujar Hinca Pandjaitan. (rel/kn-m09)

Related posts