September 24, 2018

Hidayat Nur Wahid : Kasus Ahok Murni Soal Hukum

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

KarakterNews.com – Perjuangan umat Islam dalam kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, tapi soal penegakkan hukum.

Penegasan ini disampaikan puluhan massa dari berbagai organisasi yang dipimpin Habieb Rizieq, saat menemui Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Mantan Presiden PKS ini sepakat dengan Rizieq, bahwa persoalan ini bukan masalah antara Islam dan non-Islam. Karena di daerah lain ada kepala daerah yang non-Muslim, tapi tidak ada masalah. Contohnya, Provinsi Kalimantan Tengah dua periode dipimpin oleh Gubernur no-Muslim, tapi tidak ada masalah. Karena itu, kalau ingin menjadi negara hukum, maka polisi harus menegakkan hukum.

Baca Juga:  Anthony Hutapea Jalani Sidang Perdana Dugaan Penistaan Agama

Dalam pertemuan tersebut, Habieb Rizieq memang melaporkan gerakan yang dilakukan ini adalah untuk menegakkan hukum. ”Gerakan ini dibuat untuk mengawal fatwa MUI dalam menegakkan hukum di Indonesia,” tegasnya.

Selama ini, kata Rizieq, dirinya telah melakukan langkah-langkah konstitusional, seperti melakukan pelaporan-pelaporan, menghadirkan saksi-saksi, advokasi, mengadakan pertemuan dengan Kapolri dan DPR. Karena itu, massa yang dipimpinnya datang ke MPR bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tapi juga meminta petunjuk konstitusional.

“Penistaan agama yang dilakukan Ahok telah melukai umat Islam. Dalam kasus Ahok, diakui ada prosedur-prosedur tertutup, di mana banyak kejanggalan dalam hukum. “Massa yang dipimpinnya ini tidak ingin menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, gerakan ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada,” pungkas Habieb Rizieq. (rpk.c/kn-j08)

Related posts