Harga Rokok Rp 50 Ribu/Bungkus, Tindakan Melanggar Hak Asasi Konsumen

rokokKarakterNews.com – Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Firman Subagyo menilai kenaikan harga rokok Rp 50 ribu perbungkus, yang diwacanakan oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Manusia Universitas Indonesia dan Pemerintah, melanggar hak asasi konsumen.

Wacana kenaikan harga rokok Rp 50 ribu per bungkus, adalah tindakan melanggar hak asasi konsumen dan akan berdampak negatif terhadap industri rokok di Tanah Air (Indonesia). Apalagi yang menggulirkan wacana kenaikan harga rokok ini semacam LSM, ini sangat tidak rasional. “Jangan melarang hak asasi seseorang, jika bicara kesehatan, asap mobil juga tidak sehat,” papar Firman Subagyo, seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (20/8/2016).

Baca Juga:  Harga Rokok Rp 50 Ribu, Ribuan Karyawan Harus Dilindungi Pemerintah

“Bahwa wacana itu sangat berpengaruh kepada keberlangsungan industri dan pendapatan negara. “Jelas ada ngaruh nya, coba bayangkan kalau harga naik. Apa efeknya terhadap petani tembakau, apa efeknya terhadap para buruh, ini juga harus dipikir betul-betul dan bijaksana,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Firman Subagyo menegaskan, LSM tidak berhak mengatur harga rokok. “Saya menyarankan agar lebih baik pusat kajian dan LSM bertemu langsung dengan petani tembakau terlebih dahulu agar bisa juga memperhitungkan dampaknya. Bagaimanapun, DPR akan tetap membela kepentingan nasional dan tidak ingin terjebak dalam permainan kelompok tertentu,” ungkapnya.

“Regulasi tidak boleh diskriminatif, dan kami yang membuat regulasi pun tidak bisa atas tekanan orang lain. Kami yang buat undang-undang, juga disosialisasikan langsung ke masyarakat,” kata Firman.

Baca Juga:  Kata Akom : Harga Rokok Naik, Menolong APBN

Diketahui sebelumnya, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany menyebutkan, bahwa dengan menaikkan harga rokok diharapkan dapat menurunkan prevalensi perokok, terutama pada masyarakat yang tidak mampu.

Kata Hasbullah, sesuai hasil studi yang dilakukan bersama rekannya, sejumlah perokok akan berhenti merokok jika harganya dinaikkan dua kali lipat. “Survei itu dilakukan terhadap 1.000 orang melalui telepon dalam kurun waktu Desember 2015 hingga Januari 2016. Bahwa ada 72% mengatakan akan berhenti merokok kalau harga rokok di atas 50.000 rupiah, dan hasil studi juga menunjukkan, ada 76% perokok setuju, kalau harga rokok dan cukai dinaikkan,” paparnya. (bns.c/kn-m08)

Related posts