Gus Solah : Politisasi Agama Boleh Dilakukan

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Salahuddin Wahid akrab disapa Gus Sholah. (ist)

KarakterNews.com – SURAKARTA – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Salahuddin Wahid menegaskan, politisasi agama boleh dilakukan selama untuk kepentingan dan kebaikan bangsa.

Namun, jika politisasi agama ini untuk kepentingan perorangan, kelompok dan partai politik, itu yang tidak diperbolehkan,” kata Gus Solah, panggilan akrab Salahuddin Wahid, pada seminar “Perspektif KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan Terhadap Politisasi Agama”, berlangsung di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (31/3/2018).

Kata Gus Solah mengkisahkan, pada zaman dahulu, Tokoh-Tokoh Ulama NU sudah mewajibkan pemuda muslim untuk ikut berperang membela negara. Saat itu, para ulama memfatwakan agar pemuda membantu Tentara Indonesia melawan pasukan sekutu. Akhirnya, negara sekutu (Inggris) kalah. Itu namanya politisasi agama yang positif,” sebutnya.

Disebutkan Gus Solah, pada proses pendirian agama di suatu negara tidak bisa lepas dari mempolitikkan agama dan mengamankan politik. Hal itu memadukan Indonesia dan Islam. “Kalau sekarang beda, banyak kejadian pihak tertentu memakai ayat untuk kepentingan kekuasaan sekelompok orang, ini yang tidak boleh,” tegasnya.

Terkait hal itu, Tokoh NU ini berharap agar seluruh pihak duduk bersama untuk mendiskusikan politisasi agama seperti apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. “Mumpung ini jelang pilkada, tapi kalau pilkada isu seperti ini tidak terlalu terasa. Biasanya yang sangat terasa, saat jelang Pileg dan Pilpres,” ungkapnya.

Sekarang ini masih ada waktu bagi seluruh pihak diantaranya pemerintah, partai politik, dan tokoh agama untuk membicarakan terkait politisasi agama. “Kita masih ada waktu untuk membahas ini, yang pasti tidak mudah menanamkan kesadaran untuk tidak mempolitisasi agama untuk kepentingan perorangan, kelompok, dan partai politik,” kata Gus Solah.

Pendapat yang sama juga dikemukakan Rektor UMS Sofyan Anif. “Politisasi agama diperbolehkan, jika digunakan untuk memperkuat NKRI. Meski demikian, hal ini akan menjadi negatif kalau digunakan untuk politik praktis dan nafsu kekuasaan,” paparnya. (at.c/kn-m10)

Related posts