December 15, 2017

Google Inc Harus Bayar Denda Pajak Rp 5 Triliun ke Pemerintah Indonesia

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.
Wakil Presiden RI (Wapres) Jusuf Kalla.

KarakterNews.com – JAKARTA – Perusahaan informasi dan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Google Inc, terancam harus membayar denda pajak kepada Pemerintah Indonesia senilai Rp 5 triliun.

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Jusuf Kalla menegaskan, perusahaan Google itu harus membayar iklan yang ada di Indonesia. “Iklannya dari Indonesia harus bayar. Nah inilah yang jadi itung-itungannya. Mudah-mudahan Google sudah membayar walaupun angkanya masih dalam perhitungan,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jumat (23/12/2016).

Persoalan pembayaran pajak oleh perusahaan Google, kata Jusuf Kalla, tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di sejumlah negara lainnya. “Iya Google ini kan masalah hukum. Itu Google terjadi di mana-mana, di Irlandia begitu, di sini begitu, di Cina begitu. Karena memang dunia maya, bagaimana caranya,” ungkapnya.

Baca Juga:  Wapres Jusuf Kalla : Pengamanan Tanpa Letusan Senjata

Perusahaan informasi dan teknologi, Google Inc, berpotensi dikenai penalti sebesar 400 persen dari pajak terutang. Artinya, bila pajak terutang Google selama satu tahun sebesar Rp 1 triliun, maka total pajak yang harus disetor Google bisa menyentuh Rp 5 triliun. Angka itu tentu akan membengkak bila perhitungan pajak terutang dilakukan hingga lima tahun ke belakang.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv, seperti dilansir republika.co.id menuturkan, potensi membengkaknya pajak terutang Google ini menyusul penolakan Google atas tax settlement atau negosiasi pajak yang dilakukan antara pemerintah dengan pihak Google.

Namun, Haniv menyebut Google tetap melakukan penawaran yang terlampau rendah atas angka yang diajukan pemerintah Indonesia. Jalan buntu yang terpaksa ditemui dari proses negosiasi pembayaran pajak terutang Google ini membuat pemerintah Indonesia terpaksa menutup pintu negosiasi.

Baca Juga:  Jusuf Kalla Minta Sudirman Said Berbicara Jujur

Mulai Januari 2017 mendatang, status pemeriksaan atas utang pajak Google kembali kepada investigasi awal atau preliminary investigation. Dalam tahap ini, Google dikenai penalti sebesar 150 persen dari pajak terutangnya. Apabila dalam tahap ini Google tidak menunjukkan itikad baik untuk memberikan laporan perpajakannya dan melunasi utangnya, maka pemerintah akan melakukan investigasi penuh dengan denda 400 persen dari pajak terutang,” kata kata Muhammad Haniv. (rpka.c/kn-m08)

Related posts