September 25, 2018

Gawat, Golkar Jadi Partai Ilegal Januari 2016

akbar_resizeKarakternews.com – Apabila didasarkan atas putusan Mahkamah Agung, dimana disebutkan tidak ada satupun hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, baik yang dilaksanakan di Bali ataupun di Ancol, Jakarta yang pengurusannya diakui oleh Pemerintah. Artinya, dapat disimpulkan bahwa per 1 Januari 2016, kepengurusan Partai Golkar dimulai dari tingkat Pusat hingga daerah sudah tidak berlaku lagi, ini berarti secara de jure Golkar sudah bubar.

Maksudnya, Surat Keputusan (SK) Menkumham yang mencatatkan kepengurusan Golkar Munas Ancol sudah dibatalkan MA dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga diperintahkan MA untuk mencabut SK kepengurusan Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Sedangkan, hasil kepengurusan dan AD/ ART Munas Golkar Bali, saat ini belum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Baca Juga:  Golkar Dukung Pemerintah, Dari Luar Saja

“Partai Golkar akan menjadi Partai ilegal per 1 Januari 2016, jika tidak menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan. Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait konflik kepengurusan Partai Golkar berimbas pada berlakunya Surat Keputusan (SK) Munas Riau 2009. Dan pengurus Partai Golkar hasil Munas Riau dianggap sebagai kepengurusan yang sah. Padahal 31 Desember 2015, masa kepengurusan Munas Riau sudah habis,” kata Direktur Executive Indonesia Development Monitoring (IDM) Fahmi Hafel, Rabu (30/12/2015).

Kata Fahmi Hafel, dengan berakhirnya masa berlaku SK Kepengurusan Golkar hasil Munas Riau, maka ini juga bisa diartikan Anggota legislatif berasal dari Partai Golkar, mulai DPR RI, DPRD tingkat I dan II ilegal. “Secara hukum, UU parpol, Partai Golkar sudah bubar alias tidak ada pengurusnya yang disahkan pemerintah, di mana syarat sebuah parpol sesuai UU Parpol, parpol yang sah adalah yang punya kepengurusan yang disahkan pemerintah,” tegasnya, menambahkan, sehingga dapat dikatakan, para anggota legislatif dari Golkar sudah tidak bisa mewakili Partai Politik yang tidak disahkan oleh pemerintah.

Baca Juga:  Airlangga Figur Potensial, Tapi Bukan Satu-Satunya Tokoh di Partai Golkar

Terkait persoalan tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Hasil Munas Riau, Akbar Tandjung menegaskan, Partai Golkar harus segera memutuskan untuk menggelar Munas. “Semangat segera dilaksanakan Munas sangat penting. Sebab, ini menentukan langkah berikutnya. Kalau semangat munas sudah ada, langkah berikutnya akan mudah. Termasuk siapa yang akan jadi penyelenggara, kepanitiaannya, steering commiteenya,” ungkapnya.

Kata Akbar Tanjung, penyelenggaraan Munas, harus segera dilakukan melalui pembentukan satu kepanitiaan yang terdiri dari kader-kader yang memiliki komitmen kuat untuk ikut aktif dalam menyelesaikan konflik. Karena itu, para kader Golkar juga harus memiliki komitmen membangun kembali kebesaran Partai, dan memenuhi prinsip Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) Partai Golkar. (rn.c/kn/j-09)

Related posts