November 23, 2017

Gambar Wiski Berlabel Halal Beredar…? Ini Jawaban MUI dan BPOM

Gambar Wiski berlabel halal, dikabarkan Hoax.

KarakterNews.com – JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) diminta menginvestigasi beredarnya gambar wiski berlabel halal. Gambar itu sempat viral di media sosial (medsos) sejak 19 Oktober 2017 lalu.

“MUI dan BPOM harus segera mengecek kebenaran informasi itu. Apalagi, disebutkan minuman ini telah bertahun-tahun beredar di Indonesia,” kata Koordinator Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen (BPKN), Rizal E. Halim di Depok, seperti dilansir metrotvnews.com, pada Rabu (25/10/2017).

Terkait hal tersebut, Rizal Halim meminta BPOM mengambil langkah tegas, kalau terjadi pelanggaran atas beredarnya minuman itu. Masyarakat, khususnya konsumen, harus diberi perlindungan dalam memenuhi hak-hak mereka seperti yang telah diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 (c) beleid itu mengatakan masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur.

Di sisi lain, Rizal meminta, pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah diatur sesuai pasal 8 ayat 1 (a-i) UU 8/1999. “Kita mendesak BPOM melakukan investigasi terkait label halal itu dan menyampaikan informasi hasil investigasinya kepada publik.

Namun, kalau berita itu hoaks, Rizal meminta BPOM bekerjasama dengan MUI dan Kepolisiaan untuk menyampaikan informasi hasil investigasinya kepada publik, sehingga dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat. “Penyebar hoax ini perlu diberi sanksi yang tegas,” kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Hoax
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi memastikan gambar itu hoaks. “MUI memastikan bahwa berita itu hoax dan bentuk fitnah kepada Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Selasa (24/10/2017).

“MUI adalah pihak yang berwenang menetapkan fatwa kehalalan sebuah produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Sementara Kementerian Agama lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah pihak yang mengatur administrasi sertifikasi halal,” kata Zainut Tauhid Saadi. (kn-m07)

Related posts