September 22, 2018

FGD Di Kampus UISU, Fakultas Hukum Motivasi DPD Fungsikan Legislasi

Pembantu Rektor III UISU, Prof. Drs. Effendi Barus, MA, Phd didampingi Dekan FH UISU, Dr. Marzuki, SH,M.Hum saat memberikan cendramata pada rombongan PPUU DPD RI dipimpin Djasarmen Purba.
Pembantu Rektor III UISU, Prof. Drs. Effendi Barus, MA, Phd didampingi Dekan FH UISU, Dr. Marzuki, SH,M.Hum saat memberikan cendramata pada rombongan PPUU DPD RI dipimpin Djasarmen Purba.

Karakternews.com – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (FH UISU) menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD), berlangsung di Aula Fakultas Hukum (FH), pada Kamis (4/2/2016) lalu.

Fokus Grup Diskusi (FGD) tersebut dihadiri Pembantu Rektor III UISU, Prof. Drs. Effendi Barus, MA, Phd, Dekan Fakultas Hukum UISU, Dekan Fakultas Hukum. Dr. Marzuki, SH,M.Hum dan puluhan peserta FGD dari dosen-dosen universitas di Medan. Sementara dari rombongan PPUU DPD RI, antara lain Djasarmen Purba (Riau) Prof Hj Darmayanti Lubis (Sumut), Rafli (Aceh), Hj Emma Yohanna (Sumatera Barat), Herry Erfian (Bangka Belitung). I Kadek Arimbawa (Bali), Benny Ramdhani (Sulawesi Utara), Basri Salama (Maluku Utara), dan Jacob Esau Komigi (Papua Barat). Materi yang di diskusikan terkait inventarisasi rancangan undang-undang tentang pembentukan undang-undang.

Baca Juga:  SMA Global Prima Juara Umum Olimpiade Bahasa Inggris Di UISU

Wakil Ketua PPUU DPD RI, Djasarmen Purba yang ditemui awak media usai diskusi, menyatakan, masukan dan saran yang diterima PPUU DPD RI khusus dari akademisi bidang hukum UISU sangat luar biasa. Bahkan, peserta FGD menyarankan kepada DPD supaya melakukan gerakan yang signifikan bagaimana DPD memiliki hak yang sama dengan DPR.

Kata Djasarmen Purba, selama ini posisi DPD sudah mulai ada kemajuan pasca keluarnya surat keputusan MK Nomor. 92 tahun 2012 dan MK No. 87 tahun 2014 yang menyebutkan DPD harus diikutsertakan dalam pembahasan undang-undang. Bahkan, DPD punya inisitiaf. Buktinya, pada tahun ini saja, ada 9 rancangan undang-undang antara lain rancangan undang-undang wawasan nusantara, ekonomi kreatif, perkoperasian, Jabodetabekjur (Jakarta, bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, dan Cianjur), serta pengadaan barang dan jasa (barja) yang dibahas bersama DPR,” ujarnya.


Secara terpisah, Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Prof Hj Darmayanti Lubis mengemukakan, Fokus Grup Diskusi (FGD) ini sangat penting dan masukan yang diberikan Fakultas Hukum UISU memang luar biasa, sehingga dapat memotivasi DPD untuk menjalankan fungsi legislasinya secara maksimal, tanpa dibatasi hak konstitusionalnya DPR ataupun pemerintah.

“Ini semua menjadi inisitiaf kami dengan harapan kemajuan itu bertambah. Artinya, Tri Partit tiga lembaga DPD, DPR dan pemerintah bergabung untuk pembahasan undang-undang. Kalau kami tidak diikutsertakan, maka undang-undang itu cacat hukum,” tegas Prof. Damayanti, seraya menambahkan, paling penting adalah amandemen Undang-Undang 1945 dapat terlaksana dengan baik. (kn-m09)

Related posts