FGD Bawaslu Sumut, Bimtek KPU Bersama Panwas Sangat Diperlukan

Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Bawaslu Sumut, pada Kamis (16/3/2017).

KarakterNews.com – MEDAN – Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, Evi Novida Ginting mengemukakan, bimbingan teknis (Bimtek) bersama KPU dan Bawaslu, sehingga ada pemahaman bersama terhadap regulasi demi perbaikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Sumatera Utara.

“Bimtek bersama KPU dan Bawaslu diperlukan, terkadang dilapangan ada persepsi yang berbeda antara Panwas dan KPU dalam menanggapi Peraturan (PKPU). Ketidaksamaan persepsi terhadap regulasi ini akan menimbulkan persoalan. Karena itu, KPU dan Bawaslu jangan saling mencari kesalahan, harus tunjukkan sikap “pelayan”, kata Evi Novida Ginting, saat berbicara dalam Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Bawaslu Sumut, pada Kamis (16/3/2017).

Disisi lain, Evi Ginting mengakui, Panwas mampu mencegah terjadinya sebuah pelanggaran, tapi Panwas juga jangan menunggu sampai terjadi pelanggaran. Contohnya, permasalahan kehilangan hak pilih di Tebing Tinggi pada Pilkada 2017. “Makin banyak sengketa yang ditangani Panwas, bukan berarti sebuah prestasi, tapi justru merupakan kegagalan, mungkin ada yang salah dalam pelaksanaan tugas pengawasan itu,” ungkapnya.

Baca Juga:  Cegah Kecurangan Pilgubsu 2018, FGD Bawaslu Sumut Susun Strategi Pengawasan

Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Bawaslu Sumut, juga dihadiri dari akademisi, yakni Prof Monang Sitorus dan Sohibul Ansor Siregar, Agus Suryadi dan Walid Mustafa Sembiring (Penggiat Pemilu) dan Rurita Ningrum (pemerhati anggaran), Kasubbag Ideologi, Demokrasi Badan Kesbangpol Linmas Tapanuli Tengah Lisnawati Br Tobing dan Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol dan Linmas Tebingtinggi Harbain, serta Panwas Kota Tebingtinggi, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pematang Siantar.

Sementara Penggiat Pemilu, Walid Mustafa Sembiring mengemukakan bahwa lemahnya tafsir hukum juga berpengaruh kepada pemahaman penyelenggaran terhadap regulasi. Karena itu, pemahaman terhadap regulasi bisa dilakukan melalui Bimtek bersama KPU dan Bawaslu.

Sedangkan Prof Monang Sitorus menyatakan, pengawasan merupakan fungsi strategis pelaksanaan Pilkada, pelanggaran itu wajar ada, belum ada demokrasi ideal di dunia hingga saat ini. “Pelanggaran yang selalu muncul yakni Commition, pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, pelanggaran karena dipaksa (pelanggaran disengaja), pelanggaran yang tidak disengaja (kelalaian),” ungkapnya.

Baca Juga:  Cegah Kecurangan Pilgubsu 2018, FGD Bawaslu Sumut Susun Strategi Pengawasan

Kata Prof Monang, Panwas harus memahami tupoksi pengawasan, kewenangan baru Panwas dalam proses sengketa pencalonan, jangan diputuskan dalam detik-detik terakhir. Contohnya, Pilkada Simalungun tahun 2015. Karena itu, perlu adanya pemahaman persepsi terhadap regulasi antara KPU dan Bawaslu melalui bimtek bersama, sosialisasi pemilu yang beretika dan pendidikan politik,” ujarnya.

Agus Suryadi dari FISIP USU juga mengemukakan, bahwa paling utama untuk di evaluasi adalah kondisi internal penyelenggara, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan SDM melalui bimtek bersama.

Terkait tupoksi pengawas, kata Agus, upaya preventif atau pencegahan. Misalnya, Bawaslu Sumut sudah melakukan pemetaan kondisi sosial (IKP), hal ini sebaiknya dilakukan hingga tahapan penghitungan dan hasil atau lebih komprehensif terutama dalam persiapan Pilgub 2018. (kn-m09)

Related posts