February 24, 2018

Etika Politik dan Berpartai Politik Masih Belum Jelas

Wakil Ketua Pengkajian MPR RI dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman.
Wakil Ketua Pengkajian MPR RI dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman.

KarakterNews.com – Generasi muda perlu banyak belajar ilmu politik dengan memanfaatkan partai dimana, partai politik (Parpol) akan membangun sekolah politik.

“Generasi muda akan lebih tahu soal etika berpolitik lebih mendalam dan etika saat dalam partai politik, dimana saat ini beberapa partai mau membangun sekolah politik, itu bagus dalam rangka kedepan generasi kita berpolitiknya beretika,” ungkap Wakil Ketua Pengkajian MPR RI dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman, dalam Refleksi Laporan Kinerja Badan Pengkajian MPR RI 2016, Senin (19/12/2016) dengan nara sumber Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono dan Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, di Gedung MPR/DPR RI Jakarta.

Seperti diketahui, sejumlah partai politik akan mendirikan sekolah politik, seperti Partai Golkar yang sudah diutarakan oleh Ketua Umum Setya Novanto di depan kadernya.

Sekarang ini, soal etika politik dan etika berpartai politik masih belum jelas, sebab belum ada peraturan perundang-undangannya, sehingga mana yang boleh dan tidak masih samar-samar. Kadang kita merasakan lebih banyak tidak beretika politiknya,” ujarnya.

“Kalau sudah ikut sekolah politik, maka akan tahu etika politik dan berpartai politik. Selain itu dirasakan hasil dari pekerjaan Badan Pengkajian MPR, masih kurang sampai ke masyarakat karena belum gencar,” tutur Rambe Kamarul Zaman.

Sementara itu, Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono mengatakan tugas badan ini mengaji sistem ketatanegaraan UUD NRI 1945 serta pelaksanaannya, menyerap aspirasi masyarakat daerah dan lembara negara berkaitan dengan pelaksanaan UUD. “Merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam rapat gabungan,” ungkapnya.

Untuk Tahun 2017, Badan Pengkajian MPR akan fokus tema kajian yaitu penegasan Pancasila sebagai dasar negara, Ideologi Bangsa dan Negara, Penguatan sistem Demokrasi Pancasila, penegasan dan penguatan sistem Presidensiil, penetapan UU tersendiri tentang MPR, DPR dan DPD, serta pelaksanaan Pemilihan Umum serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD. (kn-j08)

Related posts